Rapat tersebut menjadi wadah untuk menuangkan pendapat melalui diskusi terbuka, khususnya menyangkut penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, yang mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya penguatan fiskal daerah.
Sekretaris Bapenda Lingga Kisan Jaya membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas partisipasi para pelaku usaha yang hadir.
Ia menekankan bahwa tujuan dari pertemuan ini bukan untuk membebani, akan tetapi untuk mendorong transparansi serta membangun pemahaman bersama terkait kontribusi usaha terhadap pembangunan daerah.
“Kegiatan ini bukan untuk menakuti atau menghambat pelaku usaha. Justru sebaliknya, kami ingin menyosialisasikan secara terbuka agar ada sinergi yang sehat antara pelaku usaha dan pemerintah,” kata Kisan Jaya, Senin (14/7).
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Lingga Safarudin menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD merupakan amanat nasional yang harus dijalankan setiap daerah.
Namun, ia memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap memperhatikan kondisi lapangan dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Penerapan PBJT sebesar 10 persen atas jasa hiburan bukanlah instrumen untuk mematikan usaha. Ini adalah kontribusi wajar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif dan edukatif terhadap pelaku usaha.
"Selain itu, Bapenda Lingga akan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak daerah berjalan adil, akuntabel, dan tidak memberatkan," katanya.
Langkah ini dinilai penting mengingat sektor jasa hiburan, khususnya yang berbasis lokal, mulai menunjukkan pertumbuhan pasca-pandemi dan menjadi salah satu potensi PAD yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. (*)
Editor : Tunggul Manurung