Pak Gubernur Kepri! ASN dan Aparatur Desa di Lingga Belum Gajian
Vatawari BP• Kamis, 8 Januari 2026 | 11:30 WIB
ASN dan PPPK saat melakukan Apel di lapangan kantor Bupati Lingga beberapa waktu lalu. Hingga kini, para ASN, PPK, dan aparatur desa belum gajian. F. Ist untuk Batam Pos
Batampos - Para pegawai, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta aparatur desa di Kabupaten Lingga mengeluhkan belum dibayarkannya gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga saat ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Batam Pos, gaji dan tunjangan aparatur desa telah mengalami tunda salur selama dua bulan terakhir. Sementara itu, gaji ASN dan PPPK untuk Januari 2026 belum dibayarkan, ditambah TPP ASN Desember 2025 yang hingga kini juga belum cair.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, gaji dan tunjangan merupakan hak para pegawai pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun hingga awal 2026, hak tersebut belum diterima.
Salah seorang kepala desa di Kabupaten Lingga mengaku gaji mereka sudah dua bulan tidak dibayarkan. "Sudah dua bulan ini tunda salur. Gaji kami bersumber dari dana desa yang berasal dari APBD. Sementara tunjangan, dari pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan seorang ASN yang bekerja di sektor pendidikan. Ia mengatakan TPP bulan Desember 2025 yang menjadi haknya belum diterima hingga kini. "Ini sudah Januari 2026, tapi kami belum menerima TPP yang seharusnya dibayarkan," ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlambatan gaji ASN sebenarnya sudah kerap terjadi setiap tahun. Namun biasanya masih dapat ditutupi dengan TPP Desember tahun sebelumnya. “Sekarang TPP belum dibayar, gaji Januari juga belum masuk. Ini yang membuat kondisi semakin sulit,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan salah seorang PPPK yang bertugas di kelurahan. Ia mengaku gaji Januari 2026 belum masuk ke rekeningnya. Namun, gaji Desember 2025 telah dibayarkan meski terlambat.
"Gaji Desember kemarin hanya numpang lewat. Karena terlambat, saya sudah terlanjur meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu gaji masuk, langsung habis untuk bayar utang," ujarnya.
Ia khawatir jika keterlambatan ini terus berlanjut, maka beban ekonomi akan semakin berat. "Kalau Januari juga terlambat, ini sama saja gali lubang tutup lubang," katanya.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan tidak terus berulang. (*)
