batampos – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog dinilai menjadi sinyal kuat bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Verifikasi langsung di lapangan mempertegas data cadangan pangan yang selama ini dilaporkan pemerintah.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Lilik Sutiarso, menilai kunjungan Presiden ke gudang Bulog Danurejo, Magelang, merupakan langkah strategis untuk melihat langsung kondisi cadangan beras pemerintah.
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak sekadar inspeksi, tetapi juga verifikasi faktual terhadap data stok beras di lapangan.
Baca Juga: Ekspor CPO Naik 26 Persen, Indonesia Perkuat Posisi Raja Sawit Dunia
“Langkah Presiden ini penting karena memberikan kepastian berbasis fakta. Secara umum stok beras dalam posisi relatif aman,” ujarnya, Minggu (19/4).
Ia menjelaskan, kehadiran langsung kepala negara menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas sektor pangan di tengah dinamika global.
Data terbaru menunjukkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,8 juta ton dan berpotensi meningkat hingga 5 juta ton.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tren positif juga berlanjut di awal 2026, dengan produksi Januari sekitar 1,75 juta ton dan Februari 2,91 juta ton.
“Kalau kita lihat kombinasi stok yang tinggi dan produksi meningkat, ini indikasi positif bagi ketahanan pangan. Tapi tetap harus dilihat dari sisi distribusi dan stabilitas harga,” jelasnya.
Baca Juga: Syarat Jadi Warga Jepang Diperketat, Masa Tinggal Bisa Sampai 10 Tahun
Ia menambahkan, kondisi gudang yang penuh hingga membutuhkan tambahan kapasitas menjadi indikator kuat bahwa serapan beras berjalan optimal, terutama saat panen.
Namun, efektivitas sistem tetap bergantung pada konsistensi kebijakan serta kesiapan infrastruktur logistik.
“Keseimbangan antara produksi, distribusi, dan kebijakan harus terus dijaga,” tegasnya.
Menurutnya, kunjungan Presiden juga menjadi bagian dari transparansi pemerintah dalam memastikan kondisi cadangan pangan kepada publik.
Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan karena sistem pangan bersifat dinamis dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk distribusi dan keterjangkauan harga di masyarakat. (*)
Editor : M Tahang