batampos — Gelombang publik di Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya direspons langsung oleh Gubernur Rudy Mas'ud. Setelah aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada 21 April 2026, ia menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.
Permintaan maaf tersebut menyusul polemik rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar serta tudingan praktik nepotisme dalam lingkar pemerintahan.
Salah satu isu utama yang menuai sorotan adalah besarnya anggaran renovasi rumah dinas. Paket anggaran tersebut mencakup 57 item belanja, mulai dari rehabilitasi bangunan hingga pengadaan fasilitas non-esensial seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menjelaskan, perencanaan anggaran itu telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski begitu, ia menegaskan tetap bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah Rp25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujarnya, dikutip Senin (27/4).
Sebagai langkah konkret, Rudy menyatakan siap menanggung secara pribadi pengeluaran untuk item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tambahnya.
Ia juga memastikan seluruh paket renovasi akan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi publik.
Selain soal anggaran, Rudy turut menanggapi tudingan nepotisme. Ia berjanji akan menertibkan peran keluarga dalam pemerintahan dan memastikan tidak ada intervensi dalam jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah provinsi. (*)
Editor : Jamil Qasim