batampos – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan lima masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dinilai dapat menyedot anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurut Dino, setiap perjalanan kepala negara ke luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain transportasi dan akomodasi, anggaran juga digunakan untuk tim pendahulu, pengamanan, protokoler, logistik, konsumsi, hingga kebutuhan operasional rombongan.
Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dino menyebut satu kali kunjungan luar negeri berpotensi menghabiskan dana hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: KPK Terbitkan Aturan Antigratifikasi SPMB 2026, Larang Titipan hingga Uang Bangku
Karena itu, ia menawarkan sejumlah langkah yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas diplomasi Indonesia.
Masukan pertama adalah memperbanyak komunikasi virtual dengan para pemimpin dunia melalui video konferensi maupun sambungan telepon.
Menurut Dino, substansi pembahasan dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam. Sementara sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.
“Dengan satu video call, negara bisa menghemat biaya perjalanan yang sangat besar, sementara hasil substansinya relatif sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang disebut beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa harus menggelar pertemuan tatap muka.
Baca Juga: Mayoritas Jamaah Haji Ambil Nafar Awal, Arus Kepulangan dari Mina ke Makkah Padati Jamarat
Saran kedua adalah memaksimalkan setiap kehadiran Presiden dalam forum internasional dengan memperbanyak agenda bilateral sekaligus.
Dino mengusulkan konsep "1+8", yakni menghadiri satu forum internasional sambil melakukan sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam acara tersebut.
Menurutnya, cara itu jauh lebih efisien dibanding melakukan kunjungan terpisah ke berbagai negara.
Masukan ketiga berkaitan dengan perencanaan perjalanan yang lebih matang dan terbuka kepada publik.
Ia menilai agenda lawatan luar negeri sebaiknya disusun jauh hari dan disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui tujuan serta manfaat kunjungan yang dilakukan.
“Perlu ada akuntabilitas dan transparansi karena sering kali publik tidak mengetahui Presiden sedang berada di negara mana dan untuk agenda apa,” katanya.
Saran keempat adalah memperbanyak penerimaan kunjungan kepala negara dan pemimpin dunia di Indonesia.
Dino menilai pendekatan tersebut dapat mengurangi frekuensi perjalanan Presiden ke luar negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah diplomasi internasional.
Ia mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima kunjungan pemimpin dunia di Beijing dibanding melakukan lawatan ke berbagai negara.
Sementara masukan terakhir adalah memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri dalam menjalankan misi diplomatik tertentu.
Baca Juga: Triwulan I 2026, Satgas PASTI Hentikan 951 Pinjol Ilegal
Menurut Dino, sejumlah agenda diplomasi dapat diwakili oleh Menteri Luar Negeri sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan Presiden beserta rombongan.
Ia juga menilai Menteri Luar Negeri perlu diberi ruang lebih luas untuk menjalankan fungsi diplomasi secara mandiri dan tidak sekadar menjadi bagian dari rombongan Presiden.
Dino menegaskan lima masukan tersebut merupakan refleksi dari aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan pengelolaan anggaran negara lebih efisien di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, masyarakat kini lebih mengharapkan kepekaan terhadap penggunaan anggaran publik dibanding kemegahan seremoni diplomasi.
“Rakyat ingin melihat adanya kepatutan dan efisiensi dalam setiap perjalanan luar negeri yang menggunakan uang negara,” ujarnya. (*)
Editor : M Tahang