batampos – Lagu “2019 Ganti Presiden” kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax. Sejumlah warganet menggunakan lagu yang sempat identik dengan kampanye pendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 itu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Lirik lagu tersebut ramai dibagikan ulang dan dinarasikan sebagai cerminan keresahan masyarakat terhadap dampak kenaikan harga energi yang mulai berlaku sejak Rabu (10/6) dini hari.
Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai viralnya lagu tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Hasto, dalam sistem demokrasi Indonesia, mandat presiden yang diperoleh melalui pemilihan langsung berlaku selama lima tahun dan harus dihormati sesuai konstitusi.
“Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mandat tersebut berlaku selama lima tahun, kecuali terdapat pelanggaran terhadap konstitusi. Itulah sistem politik yang kita anut,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis (11/6).
Meski demikian, Hasto mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi memberikan tekanan terhadap kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Ia menilai kebijakan menaikkan harga BBM seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah pemerintah mengoptimalkan berbagai langkah penghematan dan efisiensi anggaran negara.
“Kalau kita lihat, kebijakan ini berpotensi mengguncang kelas menengah. Karena itu, kenaikan harga BBM seharusnya menjadi opsi paling akhir,” katanya.
Hasto juga meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang muncul harus dipandang sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menyoroti perlunya konsolidasi fiskal, penghematan belanja negara, serta evaluasi terhadap program-program yang dinilai belum berjalan optimal sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Pemerintah perlu mendengarkan kritik masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Viralnya kembali lagu “2019 Ganti Presiden” menunjukkan bagaimana simbol-simbol politik lama dapat muncul kembali dalam ruang publik ketika terjadi kebijakan yang memicu perdebatan luas di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan daya beli warga. (*)
Editor : Jamil Qasim