batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif. Temuan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi data dalam pengajuan lokasi dapur MBG.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa dari lebih dari 300 titik SPPG yang terdaftar dalam sistem, sekitar 100 titik tidak ditemukan keberadaannya saat dilakukan verifikasi lapangan oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional.
“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari BGN, ternyata sekitar 100 titik tersebut tidak memiliki bangunan apa pun,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah titik yang terdaftar berada di lokasi yang tidak layak dijadikan dapur MBG. Beberapa di antaranya bahkan tercatat berada di tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman.
“Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan,” kata Ammy.
Menurutnya, temuan tersebut menjadi indikasi kuat adanya oknum yang berupaya memanfaatkan program nasional tersebut untuk kepentingan pribadi.
Langkah Pemerintah Daerah
Menindaklanjuti temuan itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama pihak terkait segera mengambil sejumlah langkah pengamanan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
-
Membekukan sementara pendaftaran titik SPPG baru.
-
Menghapus seluruh titik yang teridentifikasi fiktif dari sistem pendataan.
-
Membentuk paguyuban mitra MBG untuk membantu pengawasan program di lapangan.
-
Memperketat verifikasi terhadap keberadaan fisik dapur, standar operasional, higienitas, serta kualitas gizi makanan yang disalurkan.
Sementara itu, juru bicara Badan Gizi Nasional, Dian Islamiati Fatwa, mengaku pihaknya belum menerima laporan lengkap mengenai temuan tersebut. Namun, BGN memastikan setiap indikasi ketidaksesuaian data akan menjadi bagian dari proses evaluasi dan verifikasi internal.
BGN juga menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan dan audit tata kelola data secara menyeluruh agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sorotan Terhadap Tata Kelola Program
Kasus ini menjadi perhatian karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Temuan ratusan titik SPPG yang diduga tidak sesuai kondisi lapangan menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis, mulai dari proses pendaftaran lokasi, verifikasi data, hingga pelaksanaan program di daerah. Pemerintah daerah dan BGN kini diharapkan dapat memastikan seluruh fasilitas yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat dan siap beroperasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut. (*)
Editor : Jamil Qasim