batampos – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp84,7 triliun untuk tahun 2027. Sebagian besar anggaran tersebut akan difokuskan pada program bantuan sosial (bansos) dengan target mendorong 1,5 juta keluarga keluar dari kemiskinan setiap tahun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, sekitar 85 persen dari total anggaran akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Menurutnya, tahun 2027 menjadi fase penting dalam mengintegrasikan seluruh program sosial agar berjalan lebih efektif dan saling terhubung.
"Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," ujar Gus Ipul saat membuka Pendalaman Rencana Program dan Anggaran (RKA-K/L) 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (29/6).
Integrasi Program Jadi Fokus
Gus Ipul mengibaratkan pembangunan program Kemensos 2025–2029 seperti membangun sebuah rumah. Tahun 2025 difokuskan pada penguatan fondasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), 2026 menjadi masa akselerasi, sedangkan 2027 merupakan tahap penyempurnaan dan integrasi seluruh program.
"2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Komponen yang selama ini berdiri sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi," katanya.
Sejumlah indikator kinerja yang ditargetkan pada 2027 antara lain:
-
Indeks Kesejahteraan Sosial meningkat menjadi 64,66.
-
Program Graduasi Sejahtera mencapai 1 juta keluarga mandiri.
-
Akurasi penyaluran bansos berbasis DTSEN mencapai 85 persen.
-
Indeks kesejahteraan lansia ditargetkan 65,07, sementara penyandang disabilitas 48,86.
Tiga Program Prioritas
Untuk mencapai target tersebut, Kemensos akan menjalankan tiga program utama.
Pertama, mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi kesalahan sasaran.
Kedua, memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat melalui Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) yang akan beroperasi penuh sebagai unit setingkat eselon I dengan kapasitas lebih dari 100 ribu siswa berasrama.
Ketiga, mengintegrasikan Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) sebagai ekosistem pemberdayaan masyarakat melalui Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Hapus Ego Sektoral
Meski memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun dari Komisi VIII DPR RI untuk mendukung program prioritas, Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran Kemensos agar tidak bekerja secara terpisah.
Ia menilai tumpang tindih program masih sering terjadi, sehingga satu keluarga miskin dapat didatangi berbagai petugas dengan program berbeda tanpa koordinasi.
"Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh," ujarnya.
Sebagai pedoman pelaksanaan program 2027, Kemensos menetapkan empat prinsip utama, yakni penggunaan satu data, satu definisi graduasi kemiskinan, penghapusan ego sektoral, serta menjaga martabat dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial.
Seluruh program tersebut telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan program Asta Cita Presiden, dengan fokus pada penguatan bantuan sosial adaptif, pengembangan care economy, serta peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial. (*)
Editor : Jamil Qasim