batampos – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan grand design pemenuhan guru nasional sebagai respons atas proyeksi kebutuhan guru yang diperkirakan mencapai lebih dari 900 ribu orang pada 2030.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola serta memastikan pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan.
"Kami menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional, termasuk penataan tata kelola guru. Kami melihat dukungan kuat dari kementerian dan lembaga terkait persoalan guru ini," ujar Fajar, Senin (29/6).
Bangun Sistem Terintegrasi
Menurut Fajar, pemerintah sedang menyusun sistem yang terintegrasi, mulai dari pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru secara nasional.
Ia menilai langkah tersebut penting karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam penyediaan tenaga pendidik.
Sebanyak 407 ribu guru telah memenuhi kualifikasi akademik, namun belum memiliki sertifikat pendidik. Sementara itu, sekitar 170 ribu guru lainnya masih harus menyelesaikan pendidikan S-1 atau D-IV sebelum dapat mengikuti program PPG.
Di sisi lain, kebutuhan guru diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan seiring bertambahnya jumlah peserta didik dan pensiunnya tenaga pendidik.
Sinkronisasi Jadi Kunci
Fajar menegaskan, persoalan kekurangan guru tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka formasi baru atau menambah kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi antara penyelenggara pendidikan guru, kebutuhan pemerintah daerah, kebijakan aparatur sipil negara (ASN), hingga proyeksi pembangunan pendidikan nasional.
"Pemenuhan guru tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu sistem yang saling terhubung," katanya.
Pemerintah juga mendorong penguatan peran LPTK melalui revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Ke depan, LPTK diharapkan tidak hanya menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru, tetapi juga menjadi pusat penyiapan calon guru, pengembangan kompetensi berkelanjutan, pusat riset pembelajaran, sekaligus mitra strategis bagi sekolah.
Surplus Lulusan Pendidikan
Fajar mengungkapkan, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan guru nasional.
Dalam satu dekade terakhir, tercatat sekitar 1,6 juta lulusan sarjana pendidikan, yang menunjukkan potensi besar dalam penyediaan tenaga pendidik.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan PPG Calon Guru yang disusun berdasarkan kebutuhan riil di satuan pendidikan agar distribusi guru lebih merata dan tepat sasaran.
"Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, titik berangkatnya adalah guru. Tidak ada transformasi pendidikan yang berhasil tanpa guru yang profesional, kompeten, dan terus berkembang," tegasnya.
Fajar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari LPTK, perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi profesi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan guru Indonesia yang berkualitas.
"Bagi pemerintah, membangun pendidikan bukan hanya membangun sekolah. Yang jauh lebih penting adalah membangun guru. Sebab, kualitas ruang kelas pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang berdiri di depan peserta didik setiap hari," pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim