batampos – Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia belum serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah membaiknya sejumlah indikator ekonomi, kualitas lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat 7,22 juta orang.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar mengatakan, perbaikan kedua indikator tersebut patut diapresiasi. Namun, pemerintah perlu melihat lebih jauh kualitas pekerjaan yang tercipta.
Baca Juga: BP3MI Kepri Asesmen Fisik dan Psikis 89 PMI Bermasalah dari Malaysia
Menurut dia, sebagian besar lapangan kerja baru masih didominasi pekerjaan informal dengan upah rendah, minim jaminan sosial, atau bergantung pada ekonomi platform yang memiliki perlindungan pekerja terbatas.
“Banyak masyarakat yang secara statistik bekerja, tetapi masih tergolong sebagai working poor atau pekerja miskin yang pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak,” ujar Anwar kepada JawaPos.com, Sabtu (8/8).
Anwar menilai, angka kemiskinan yang lebih rendah juga belum tentu menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Sebab, sebagian rumah tangga masih rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial. Fokus juga harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kapasitas pekerja.
“Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga harus memperkuat penciptaan pekerjaan produktif, peningkatan keterampilan, serta perlindungan sosial yang komprehensif,” ujarnya.
Baca Juga: Empat Awak KM Samudra Jaya Kelautan Ditemukan Selamat oleh Nelayan Malaysia
Menurut Anwar, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.
Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati sektor padat modal atau terkonsentrasi di wilayah tertentu, ketimpangan justru berpotensi semakin lebar dan menjadi persoalan baru bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan menghasilkan pekerjaan layak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat perlindungan bagi pekerja, serta memperbesar mobilitas ekonomi masyarakat miskin menuju kelas menengah,” ucapnya. (*)
Editor : M Tahang