batampos – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup lebih dari 328 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak dirinya menjabat pada 20 Oktober 2024. Menurut Prabowo, langkah tersebut telah menghemat biaya overhead hingga Rp50 triliun.
Prabowo mengatakan penghematan berasal dari berkurangnya biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta biaya rapat kerja.
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).
Prabowo menargetkan hingga akhir 2026 pemerintah dapat menutup hingga 750 BUMN. Dengan demikian, masih ada sekitar 400 BUMN yang menurutnya perlu ditutup. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penghematan anggaran hingga Rp100 triliun.
“Uang itu banyak di Indonesia, (tapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ujar Prabowo.
Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga mendorong peningkatan kinerja perusahaan negara serta memperketat pengawasan untuk mencegah praktik yang merugikan negara.
Salah satu perusahaan yang disorot Prabowo adalah PT Pupuk Indonesia. Ia menyebut laba bersih perusahaan tersebut meningkat 252 persen, meski pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
“PT Pupuk, Dirutnya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti penertiban aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Bangka Belitung.
Menurut Prabowo, penertiban tersebut turut berdampak pada kinerja PT Timah Tbk. Ia menyebut keuntungan perusahaan meningkat hingga sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan capaian tersebut dapat terwujud karena jajaran direksi BUMN dan pemerintah saat ini berupaya menghindari praktik yang merugikan negara.
“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegasnya. (*)
Editor : Cipi Ckandina