batampos - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Indonesia tetap mematuhi mekanisme ASEAN dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang meluas ke sejumlah negara di Asia Tenggara.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan Indonesia secara konsisten memenuhi kewajiban dalam mekanisme ASEAN sejak Sekretariat ASEAN menetapkan status Siaga 3 atau Regional Alert Level 3 terkait kabut asap pada 26 Agustus 2026.
Dalam status tersebut, negara-negara anggota ASEAN diwajibkan menyampaikan laporan situasi secara harian, termasuk data titik panas, kondisi lingkungan, peta trajektori pergerakan asap, serta langkah penanganan yang dilakukan di masing-masing negara.
"Indonesia mematuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan berbagai tindakan yang telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut," kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Nabyl mengatakan Indonesia secara proaktif menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, hingga langkah penanggulangan karhutla kepada Sekretariat ASEAN.
Informasi tersebut kemudian disebarkan kepada negara-negara anggota ASEAN melalui focal point masing-masing. Data itu dapat digunakan negara yang berpotensi terdampak untuk menyiapkan langkah antisipasi.
Asap Karhutla Terdeteksi di Sejumlah Negara
Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan telah berdampak hingga sejumlah wilayah negara tetangga, termasuk Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta Filipina, termasuk Manila.
Meski dampak asap lintas batas menjadi perhatian kawasan, Kemlu memastikan hingga Kamis (17/9) Indonesia belum menerima nota protes resmi dari negara-negara tetangga.
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terkait perkembangan karhutla.
"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan maupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya," kata Yvonne.
Kemlu menegaskan tidak adanya nota protes bukan berarti pemerintah mengurangi upaya penanganan. Indonesia tetap melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla dan mengurangi dampaknya di dalam negeri maupun kawasan.
Jepang Kerahkan Tiga Helikopter
Penanganan karhutla Indonesia juga mendapat dukungan internasional. Pemerintah Jepang mengerahkan tiga helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi pemadaman pada 12-19 September 2026.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang, khususnya dalam penanganan bencana dan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan untuk penanganan karhutla di Indonesia. Namun, bantuan tersebut masih menunggu respons dari pemerintah Indonesia.
Di tingkat kawasan, Indonesia terus menggunakan mekanisme ASEAN sebagai jalur koordinasi untuk berbagi informasi dan mengantisipasi dampak kabut asap lintas batas.
Titik Panas Nasional Turun 400
Di tengah upaya pengendalian karhutla, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional menunjukkan penurunan.
Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 1.037 titik panas hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB.
Jumlah tersebut turun 400 titik dibandingkan hari sebelumnya. Namun, pemerintah mengingatkan kondisi karhutla masih dinamis sehingga pemantauan dan operasi pengendalian tetap dilakukan.
Di enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat penurunan titik panas dari 689 menjadi 266 titik. Kalimantan Barat turun dari 203 menjadi 43 titik dan Kalimantan Selatan dari 112 menjadi 72 titik.
Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari 116 menjadi 245 titik, sedangkan Jambi meningkat dari sembilan menjadi 62 titik. Riau tercatat memiliki 15 titik panas.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas sehingga temuan satelit tetap perlu diverifikasi dengan kondisi di lapangan.
Dengan status Siaga 3 ASEAN yang masih berlaku, Indonesia terus mengoptimalkan penanganan karhutla sekaligus memperkuat komunikasi dengan negara-negara kawasan untuk memitigasi dampak kabut asap lintas batas. (*)
Editor : Putut Ariyo