batampos - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menggratiskan biaya administrasi sebesar Rp10 juta per unit rumah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, insentif Gratis Biaya Administrasi (GBA) tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat, khususnya warga lokal yang belum memiliki rumah sendiri.
"Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi ini. Kemudahan GBA Rp10 juta per unit ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat," kata Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Bedah Rumah di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
Menurut Rudy, program perumahan bersubsidi yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut, lanjut dia, juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak.
Saat ini, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 10.000 unit rumah bersubsidi untuk Kaltim.
Rudy mengajak pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai PKP Kalimantan II, asosiasi pengembang, hingga sektor perbankan, khususnya Bankaltimtara, untuk bersama-sama memanfaatkan kuota tersebut.
"Untuk KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000 unit. Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah," ujarnya.
Pemprov Kaltim juga memastikan dukungan kepada pengembang yang membangun rumah bersubsidi melalui paket bantuan subsidi dan subsidi bunga.
"Semoga mendapat keberkahan dalam upaya penyediaan rumah bersubsidi dan bedah rumah tidak layak huni. Semoga makin banyak untungnya dan makin banyak bedah rumah dan rumah subsidi yang bisa direalisasikan," kata Rudy.
Sementara itu, program bedah rumah yang dijalankan Balai PKP Kalimantan II baru terealisasi sebanyak 379 rumah dari target 3.741 unit.
Rudy berharap target tersebut dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Kepala Balai PKP Kalimantan II Mustofa Otfan mengakui realisasi program mengalami keterlambatan akibat proses transisi regulasi.
"Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan," kata Mustofa.
Di sisi lain, Rudy mengingatkan pengembang agar memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan dalam menentukan lokasi pembangunan rumah bersubsidi.
Ia menyarankan agar perumahan tidak dibangun terlalu dekat dengan area operasional tambang batu bara karena berpotensi terdampak debu serta pencemaran udara dan air.
"Saran saya, pembangunan perumahan agak jauh dari pertambangan batu bara karena pencemarannya sangat mengganggu udara dan air. Debu tambang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung serta TBC," jelas Rudy.(*)
Editor : Cipi Ckandina