batampos - Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan akses pendidikan gratis mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut akan terlebih dahulu diarahkan pada satuan pendidikan negeri.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah membahas penguatan layanan pendidikan gratis sebagai bagian dari kebijakan di sektor pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, Presiden memberikan penekanan khusus terhadap pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK.
“Kami sampaikan bahwa dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari Taman Kanak-Kanak,” kata Abdul Mu'ti setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo.
Pendidikan Gratis Akan Manfaatkan BOS dan PIP
Menurut Mu'ti, pemerintah dapat mengoptimalkan sejumlah skema pembiayaan pendidikan yang telah berjalan untuk mendukung kebijakan tersebut. Di antaranya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemerintah juga masih melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang nantinya masuk dalam skema pendidikan gratis.
Mu'ti mengatakan sekitar 23 persen TK saat ini berstatus negeri. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pendidikan gratis sekaligus pelaksanaan komitmen wajib belajar 13 tahun.
“TK itu negeri ada, 23 persen itu TK negeri. Nanti jumlahnya berapa akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya dengan komitmen wajib belajar 13 tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyampaikan arah kebijakan pendidikan negeri gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Presiden Prabowo pada 18 September 2026 menyatakan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat digratiskan.
Pemerintah Kaji Skema Kuliah Gratis di PTN
Selain pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan kajian untuk penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji kebutuhan anggaran dan skema penerapan kuliah gratis di PTN.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Hasil kajian akan disampaikan kembali kepada Presiden untuk menentukan tahapan penerapan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” kata Brian.
UKT dan IPI Masuk dalam Perhitungan
Brian mengatakan, Kemendiktisaintek telah melakukan perhitungan awal mengenai komponen pembiayaan pendidikan tinggi. Kajian tersebut mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), serta komponen lain yang selama ini menjadi sumber pendapatan perguruan tinggi.
Angka-angka tersebut selanjutnya akan dibahas bersama sejumlah opsi pembiayaan dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Brian menegaskan, penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri akan mempertimbangkan kemampuan APBN. Ia juga memastikan pembahasan program tersebut tidak berkaitan dengan Danantara.
“Ini semuanya kan tentu tidak ada hubungannya dengan Danantara,” pungkasnya.
Dengan demikian, perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri saat ini masih berada dalam tahap perumusan skema, pendataan, dan penghitungan kebutuhan anggaran. Pemerintah belum menyampaikan secara rinci tahapan penerapan dan cakupan pembiayaan untuk seluruh jenjang pendidikan tersebut. (*)
Editor : Putut Ariyo