batampos – Sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.821 sekolah sudah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan Ruang Kelas Darurat (RKD), dan dua sekolah lainnya sementara menumpang di sekolah lain.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera saat ini mencapai Rp5,6 triliun.
“Secara keseluruhan total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera saat ini mencapai Rp5,6 triliun,” ujar Mu'ti kepada wartawan, Kamis (24/9).
Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk revitalisasi bangunan sekolah, yakni sebesar Rp3,03 triliun.
Mu'ti menjelaskan, sebanyak 3.132 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk program revitalisasi dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,03 triliun.
Hingga saat ini, dana yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp2,63 triliun. Penyaluran tahap pertama sebesar 70 persen telah selesai untuk seluruh sekolah penerima.
Sementara itu, penyaluran tahap kedua sebesar 30 persen dilakukan setelah progres pembangunan fisik sekolah mencapai sedikitnya 50 persen.
Saat ini, sebanyak 1.267 sekolah dengan total nilai bantuan Rp400,5 miliar masih dalam proses penyaluran dana tahap kedua.
Dari sisi progres pembangunan, Kemendikdasmen mencatat 562 sekolah telah menyelesaikan pembangunan hingga 100 persen.
Sebanyak 1.954 sekolah lainnya telah mencapai progres pembangunan di atas 50 persen, sedangkan 616 sekolah masih menuju progres 50 persen.
Selain revitalisasi, Mu'ti juga menyoroti proses relokasi sekolah yang terdampak bencana. Sebanyak 97 sekolah telah diusulkan untuk direlokasi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
Dari jumlah tersebut, 34 sekolah sudah memasuki tahap pembangunan, sedangkan 63 sekolah lainnya masih menunggu kepastian serta legalitas lahan.(*)
Editor : Cipi Ckandina