batampos - Kualitas udara Jakarta pada Selasa (29/9) pagi masuk dalam daftar enam terburuk di dunia berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir.
Pada pukul 06.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 159 atau masuk kategori tidak sehat.
Masyarakat dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan sebagai langkah perlindungan dari paparan polusi udara.
Pada waktu yang sama, Singapura menempati posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan AQI 182. Posisi kedua ditempati Kolkata, India, dengan AQI 180, sedangkan Lahore, Pakistan, berada di urutan ketiga dengan AQI 174.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjalankan sejumlah strategi untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota.
Salah satunya melalui perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sejumlah rute yang telah disiapkan antara lain Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, serta rute baru Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat memanfaatkan layanan transportasi publik yang disediakan Pemprov DKI.
Pemprov DKI juga telah menerbitkan aturan mengenai layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Saat ini, konektivitas transportasi di Jakarta disebut telah mencapai 92 persen. Angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi ke-17 dunia dan peringkat kedua di ASEAN setelah Singapura.
Di sisi lain, sektor transportasi disebut menyumbang sekitar 50 persen emisi gas buang di Jakarta. Karena itu, Pramono menargetkan pengoperasian 10.000 bus listrik Transjakarta pada 2030.
Selain sektor transportasi, Pemprov DKI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat.
Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini.
"Kalau itu bisa dilakukan, kontribusi yang signifikan akan mengurangi atau menurunkan kontribusi emisi yang ada di Jakarta," kata Pramono. (*)
Editor : Cipi Ckandina