Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI August Hamonangan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan mental, termasuk memperluas akses konseling hingga tingkat kelurahan dan sekolah.
Menurut August, kondisi kesehatan jiwa masyarakat membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah daerah secara berkelanjutan.
"Kesehatan mental telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di Jakarta. Pemprov DKI tidak boleh luput dari masalah ini dan harus menghadapinya secara serius," ujar August, Kamis (1/10).
Untuk memperkuat penanganan masalah kesehatan jiwa, August mendorong Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program kesehatan mental.
Salah satu yang disorot adalah penguatan fungsi layanan JakCare agar dapat merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat. JakCare merupakan layanan telekonsultasi kesehatan mental gratis yang tersedia 24 jam melalui aplikasi JAKI maupun hotline.
Selain layanan konseling melalui telepon, August mengusulkan penyediaan fasilitas konseling secara berkala di sejumlah lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.
"Di sekolah-sekolah, di tempat-tempat ibadah, dan bahkan di kantor-kantor kelurahan serta kecamatan kalau bisa juga perlu diselenggarakan layanan kesehatan jiwa, sekurang-kurangnya konseling secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat," tambahnya.
Saat ini, Pemprov DKI juga telah mengembangkan layanan kesehatan mental melalui puskesmas dan JakCare. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebelumnya menargetkan seluruh puskesmas memiliki layanan psikolog, sementara JakCare terhubung dengan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan.(*)
Editor : Cipi Ckandina