batampos – Rocky Gerung menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Saran tersebut disampaikan menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Rocky, pengunduran diri Gibran dapat menjadi langkah politik untuk meredam keresahan publik sekaligus mencegah Presiden Prabowo Subianto terseret dalam polemik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (9/10/2026).
"Hari-hari ini semua orang gelisah. Nah, beban psikologi itu yang mau saya cairkan. Karena itu, di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri," kata Rocky.
Ia menilai, keputusan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk sikap kenegarawanan di tengah polemik yang berkembang di masyarakat.
"Ini mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangannya yang ilegal. Karena itu tindakan awal untuk meminta, 'Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan'," ujarnya.
Rocky Kritik Sikap MK
Rocky juga mengkritik putusan MK yang tidak menerima gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden Gibran pada Pilpres 2024.
Menurut Rocky, putusan tersebut menunjukkan MK menyerahkan persoalan itu kepada lembaga politik, khususnya DPR RI, untuk ditindaklanjuti.
"Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan, karena dua-duanya dimenangkan itu. Tetapi implisit di dalam cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR," kata Rocky.
Ia menilai, MK tidak mengambil langkah untuk mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai Wakil Presiden RI.
Rocky kemudian menggambarkan putusan tersebut sebagai upaya mengalihkan persoalan yang selama ini menjadi keresahan publik ke ranah politik di DPR.
"Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR, jadi dia kirim bola panas ke DPR itu," tuturnya.
Minta DPR Tindak Lanjuti Polemik
Rocky mendorong DPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut agar polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran tidak terus berlarut-larut.
Menurut dia, keresahan masyarakat yang berkembang sejak polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga persoalan pendidikan Gibran berpotensi semakin menumpuk apabila tidak diselesaikan.
"Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR, jadi masalah politik. Kita mesti cegah jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada 'Dinasti Jokowi'," pungkasnya.
Pernyataan Rocky tersebut menambah dinamika perdebatan politik mengenai polemik pendidikan Gibran. Namun, saran pengunduran diri yang disampaikannya merupakan pandangan politik Rocky, bukan keputusan resmi mengenai status jabatan Wakil Presiden.
Catatan redaksi: Naskah ini telah dirapikan dengan gaya berita media daring, menggunakan lead yang lebih kuat, subjudul tematik, dan penutup yang membedakan pendapat narasumber dari status resmi jabatan. Karena menyangkut putusan MK dan isu pendidikan tokoh publik, detail amar putusan serta konteks gugatan sebaiknya diverifikasi sebelum diterbitkan. (*)
Editor : Jamil Qasim