batampos – Inkonsistensi regulasi dinilai menjadi salah satu hambatan percepatan transisi energi di Indonesia, terutama dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kepastian kebijakan dibutuhkan untuk mendorong investasi, menekan biaya listrik, serta mempercepat penyediaan energi bersih.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan permintaan listrik sekaligus mempercepat penyediaan energi bersih.
Menurutnya, transisi energi perlu berjalan seimbang dari sisi permintaan dan pasokan. Peningkatan elektrifikasi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga dapat mendorong efisiensi serta produktivitas, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
IESR memproyeksikan permintaan listrik Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi sekitar 854 TWh pada 2035. Pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pasokan listrik yang terjangkau dan bersih.
“Ketidakkonsistensian ini harus dihindari sebenarnya. Ini penting untuk jadi perhatian agar industrinya bisa punya kapasitas untuk tumbuh itu sendiri,” ujar Deon dalam seminar di Jakarta, Selasa (13/10).
Deon mencontohkan ketidakpastian kebijakan insentif kendaraan listrik roda dua. Menurutnya, dukungan pemerintah yang konsisten dibutuhkan agar industri dapat mengembangkan kapasitas produksi sekaligus mendorong masyarakat beralih ke teknologi yang lebih efisien.
Biaya PLTS Indonesia Lebih Tinggi dari India
Selain sektor transportasi, persoalan regulasi juga memengaruhi pengembangan PLTS. Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, tetapi pemanfaatannya dinilai belum optimal. Salah satu tantangannya adalah biaya pembangunan PLTS yang masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara lain.
Berdasarkan perhitungan IESR yang dipaparkan Deon, biaya listrik dari PLTS skala utilitas di Indonesia berada pada kisaran 5–10 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan India yang mencapai sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh.
Deon menjelaskan, sejumlah faktor memengaruhi biaya tersebut, antara lain harga modul surya dan komponen pendukung, kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), ketersediaan lahan, serta kepastian koneksi ke jaringan listrik.
“Yang pertama ada di komponen modul dan balance of system-nya, di mana ini butuh diselaraskan antara kebijakan TKDN dan kebutuhan untuk memproduksi listrik murah,” ujarnya.
Ia menilai penerapan TKDN perlu dilakukan secara bertahap dan diselaraskan dengan target pengembangan energi surya. Pada tahap awal, kebijakan perlu mendukung percepatan pembangunan proyek sekaligus membantu menekan biaya listrik.
Seiring berkembangnya ekosistem industri dalam negeri, persyaratan penggunaan komponen lokal dapat ditingkatkan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan industri domestik diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga biaya pembangunan PLTS tetap kompetitif.
Kepastian Lahan dan Jaringan Dibutuhkan
Selain harga komponen, kepastian lahan dan akses jaringan listrik juga menjadi faktor penting dalam pengembangan PLTS. Ketidakjelasan lokasi proyek maupun kepastian koneksi jaringan dapat meningkatkan risiko dan biaya investasi sehingga mengurangi daya tarik proyek bagi investor.
Karena itu, Deon menilai sinkronisasi kebijakan diperlukan agar pembangunan PLTS dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan biaya listrik yang lebih kompetitif.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain mempercepat proyek strategis, membuka peluang pengembangan PLTS atap, memperjelas dukungan penyediaan lahan, serta membagi peran dan risiko pembangunan jaringan secara lebih jelas antara pemerintah, PT PLN (Persero), dan pengembang.
Menurutnya, strategi pengembangan energi bersih perlu menghubungkan peningkatan permintaan listrik dengan penyediaan pasokan yang terjangkau.
“Yang paling penting adalah ujung-ujungnya tentunya kita agar bisa menciptakan daya tarik ekonomi itu sendiri, maka strategi menghubungkan antara tadi pertumbuhan permintaan listrik yang ingin listrik murah,” ungkapnya. (*)
Editor : Cipi Ckandina