batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Al Azhar Al-Syarif, Mesir. Kesepakatan ini menandai babak baru penguatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Mesir, khususnya di bidang pendidikan Islam dan pendidikan tinggi.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan penandatanganan MoU tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan kedua pihak.
“Ini (penandatanganan MoU) menandai sejarah baru. Hubungan antara Kementerian Agama G to G dengan Al Azhar Al-Syarif mengalami babak baru,” ujar Suyitno, seperti dilansir Antara.
MoU tersebut ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Grand Syekh Al Azhar, Syekh Ayman Abdel Ghany. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk mengembangkan berbagai program kolaborasi, terutama di bidang pendidikan tinggi.
Suyitno menjelaskan, proses penyusunan MoU telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Nasaruddin Umar menjabat sebagai Menteri Agama. Dalam perjalanannya, proses tersebut sempat mengalami kebuntuan beberapa kali.
Menurut dia, kesepakatan ini tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga diharapkan menghasilkan program nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di kedua negara.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan pendidikan Islam, perluasan kesempatan menyiapkan kader ilmiah, serta pertukaran pengalaman dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern.
Suyitno menambahkan, MoU ini akan menjadi payung kerja sama yang mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski berfokus pada pendidikan tinggi, kolaborasi juga berpeluang diperluas ke jenjang pendidikan dasar dan bidang lain yang relevan.
Jajaki Program Gelar Ganda hingga Kuliah Daring.
Kerja sama Kemenag dan Al Azhar juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi.
Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi beberapa waktu lalu, terdapat penekanan agar Indonesia memperoleh ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan di Al Azhar.
Peluang tersebut tidak hanya mencakup studi keislaman, tetapi juga bidang sains, kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya.
Sejumlah skema kolaborasi akademik kini tengah dijajaki, termasuk program gelar ganda (double degree) dan pembelajaran daring. Salah satu opsi yang dibahas adalah program sarjana selama empat tahun, dengan dua tahun perkuliahan di Indonesia dan dua tahun berikutnya di Al Azhar, Mesir.
Namun, Suyitno menegaskan, skema tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Rincian pelaksanaannya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) sebagai tindak lanjut MoU.
Dalam waktu dekat, tim Al Azhar dijadwalkan berkunjung ke Indonesia untuk membahas lebih terperinci bentuk implementasi kerja sama. Pembahasan tersebut meliputi mekanisme perkuliahan daring, program gelar ganda, serta penguatan kapasitas mahasiswa.
Meski demikian, pelaksanaan setiap program harus tetap memenuhi standar akademik yang ditetapkan Al Azhar.
Karena itu, Kemenag akan mendorong penguatan kompetensi calon mahasiswa, termasuk kemampuan bahasa dan kesiapan akademik, sebelum mereka mengikuti program pendidikan di institusi tersebut.
Upaya ini dapat melibatkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), Ma’had Aly, pondok pesantren, lembaga bahasa, serta alumni Al Azhar yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Terkait peluang penambahan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Al Azhar, Suyitno berharap kuota dapat ditingkatkan. Harapan tersebut sejalan dengan peluang perluasan beasiswa yang sebelumnya dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir maupun kunjungan timbal balik antara kedua negara.(*)
Editor : Cipi Ckandina