batampos – Letjen TNI Kristomei Sianturi resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) itu memiliki pengalaman panjang di lingkungan militer, termasuk pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.
Pengangkatan Kristomei ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB. Pelantikannya berlangsung di Istana pada Kamis (15/10).
Kristomei merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1997. Sepanjang kariernya, ia telah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AD.
Namanya cukup dikenal di kalangan wartawan karena pernah menjabat Kapuspen TNI dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). Kedua posisi tersebut membuatnya banyak berinteraksi dengan awak media dalam penyampaian informasi terkait kegiatan dan kebijakan TNI.
Setelah bertugas di bidang penerangan, Kristomei dipercaya memimpin Kodam XXI/Radin Inten yang bermarkas di Lampung. Ia juga pernah menjabat Wakil Gubernur Akademi Militer serta Komandan Resimen Taruna Akmil.
Selain itu, Kristomei memiliki pengalaman penugasan di sejumlah batalyon dan komando distrik militer (Kodim). Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum dipercaya memimpin BNPB.
Siap Jalankan Perintah Presiden
Sebelum pelantikan, Kristomei mengaku mendapat panggilan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya untuk hadir di Istana. Namun, saat itu ia belum mengetahui secara pasti jabatan yang akan dipercayakan kepadanya.
“Saya diminta untuk hadir oleh Pak Seskab,” kata Kristomei.
Ia menyatakan siap menerima penugasan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk memimpin upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
“Sebagai tentara, siap perintah dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dengan pengalaman di berbagai jabatan militer, Kristomei kini mengemban tanggung jawab memimpin BNPB, lembaga yang berperan dalam koordinasi penanganan bencana, mulai dari kesiapsiagaan hingga tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. (*)