batampos – Letjen TNI Kristomei Sianturi menghadapi ujian berat setelah dipercaya memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain harus bergerak cepat menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kristomei juga dihadapkan pada tantangan memulihkan integritas lembaga menyusul kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berbekal pengalaman dalam penanganan pandemi Covid-19, jenderal bintang tiga tersebut berjanji mempercepat langkah penanggulangan bencana sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi.
Kristomei menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh proses pergantian kepemimpinan maupun persoalan internal lembaga.
"Arahnya gas terus. Segera bertugas dengan baik. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Rakyat sudah terdampak. Jadi harus segera," ujar Kristomei kepada wartawan, Jumat (16/10).
Sebagai kepala BNPB yang baru, Kristomei akan mengawali tugasnya dengan melakukan konsolidasi internal dan memetakan kondisi terkini lembaga. Namun, proses tersebut dipastikan tidak akan mengganggu upaya penanganan bencana yang sedang berlangsung.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi sejumlah ancaman bencana secara bersamaan, mulai dari karhutla, banjir, hingga aktivitas gunung berapi.
"Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana. Baik kebakaran hutan, banjir, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Kami akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi," jelasnya.
Kristomei bukan sosok baru dalam lingkungan BNPB. Lulusan Akademi Militer 1997 itu pernah menjadi bagian dari Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berpusat di BNPB.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekalnya dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi, dan komunikasi publik.
Ia menyadari, penanganan bencana tidak dapat dilakukan BNPB sendirian. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Karena itu, Kristomei menekankan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi agar setiap langkah penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kristomei juga harus menghadapi persoalan integritas lembaga setelah kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB mencuat melalui operasi tangkap tangan KPK.
Terkait proses hukum tersebut, Kristomei menegaskan tidak akan melakukan intervensi. Ia memastikan BNPB mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau kasus OTT kemarin, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, kepemimpinan Kristomei kini diuji dalam dua agenda besar sekaligus, yakni memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif serta memperkuat tata kelola dan integritas BNPB di tengah sorotan publik. (*)