Madrasah Inklusif dan Aman di Era Digital, Ini Pesan Komisi VIII DPR

JawaPos • Dipublikasikan Senin, 26 Oktober 2026 | 17:30 WIB
Ilustrasi siswi madrasah (Dok. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag). 
Ilustrasi siswi madrasah (Dok. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag). 

batampos – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendorong madrasah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghadapi perubahan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi. Pembenahan diperlukan untuk memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan beragam kebutuhan.

Komisi VIII DPR RI bersama Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Solo turut mendorong transformasi pendidikan madrasah melalui seminar yang membahas penguatan pendidikan inklusif dan perlindungan anak.

“Madrasah harus terus berbenah agar mampu menjawab tantangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan perlindungan anak, pemenuhan aksesibilitas, dan penciptaan lingkungan belajar yang inklusif serta humanis,” kata Singgih kepada wartawan, Minggu (25/10).

Menurut Singgih, pendidikan inklusif tidak sekadar memberikan akses kepada seluruh anak untuk bersekolah. Madrasah juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap peserta didik berpartisipasi aktif dan mengembangkan potensi sesuai kemampuan serta kebutuhannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas yang aksesibel. Budaya pendidikan yang menghargai keberagaman juga perlu diperkuat agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi.

Singgih menilai, pengembangan madrasah memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, berbagai kebijakan dan program yang mendukung kemajuan pendidikan perlu terus diperjuangkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

“Komitmen kami adalah terus mengawal kebijakan dan program yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan sehingga penguatannya perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan transformasi pendidikan madrasah membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah, pengelola pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kebijakan perlu memperkuat koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan.

“Sinergi semua pihak sangat diperlukan. Madrasah membutuhkan dukungan bersama agar dapat berkembang menjadi lingkungan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu melindungi anak, termasuk dalam menghadapi tantangan di ruang digital,” tuturnya.

Selain mendorong pendidikan inklusif, Singgih menyoroti pentingnya pengelolaan penggunaan gawai secara bijak di lingkungan madrasah. Menurutnya, teknologi dapat mendukung kegiatan belajar, tetapi pemanfaatannya harus disertai pendampingan, aturan yang jelas, serta pemahaman mengenai risiko yang dapat mengancam keamanan dan perkembangan anak.

Sementara itu, mewakili Rektor UIN Raden Mas Said Solo, Prof. Fauzi Muharom menegaskan bahwa pengembangan pendidikan inklusif perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem digital yang aman.

Kedua aspek tersebut dinilai saling mendukung dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Madrasah inklusif harus mampu memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk belajar, berpartisipasi, dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital di madrasah berlangsung secara aman, bijak, dan bertanggung jawab,” ungkap Fauzi.

Ia menjelaskan, pendidikan inklusif perlu diwujudkan melalui langkah nyata. Beberapa di antaranya adalah membangun sikap pendidik yang menghormati perbedaan, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, serta memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, lingkungan belajar yang humanis harus mampu memberikan rasa aman sekaligus mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar tanpa mengalami diskriminasi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas sumber belajar dan menunjang proses pembelajaran di madrasah. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi peningkatan literasi digital, pengaturan penggunaan gawai, perlindungan data pribadi, pencegahan perundungan siber, serta pembatasan akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia peserta didik.

“Teknologi harus menjadi sarana yang mendukung proses pendidikan, bukan justru menimbulkan risiko bagi peserta didik. Karena itu, peran madrasah, guru, dan orang tua sangat penting dalam membangun kebiasaan digital yang sehat,” jelasnya.

Dukungan terhadap penguatan pendidikan madrasah juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Ia mengapresiasi penyelenggaraan seminar tersebut dan berharap kegiatan itu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara konsisten di madrasah Kabupaten Sukoharjo dan daerah sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan inklusif, perlindungan anak, dan literasi digital tidak hanya menjadi materi seminar, tetapi juga diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.

Keberlanjutan program tersebut membutuhkan komitmen bersama dari lembaga pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang aksesibel, penerapan kebijakan perlindungan anak, serta pendampingan penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing madrasah. (*)

Editor : Cipi Ckandina
Madrasah Inklusif digital dpr