batampos - PT PLN (Persero) memperkirakan perlu membangun tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan listrik pusat data atau data center di Indonesia. PLN menyatakan siap mendukung kebutuhan tersebut melalui kolaborasi pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan pelaku industri.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, pemenuhan kebutuhan listrik pusat data akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, PLN akan mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan yang telah tersedia. Sementara itu, pengembangan selanjutnya membutuhkan kerja sama untuk membangun pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi listrik.
"Prinsipnya kita support sepenuhnya, tapi itu bisa kita implementasikan melalui kolaborasi. Menurut saya begini, tahap pertama kita akan layani dengan infrastruktur yang ada. Kemudian tahap-tahap berikutnya, tentu kita harus berbicara dan duduk untuk bagaimana membangun, berkolaborasi membangun infrastruktur bersama-sama seperti pembangkit, transmisi, distribusi," ujar Suroso, dikutip Rabu (28/10).
Ia menegaskan, kebutuhan listrik pusat data yang besar perlu diimbangi dengan penerapan tarif keekonomian. Skema tersebut dinilai penting agar biaya penyediaan listrik untuk industri pusat data tidak membebani subsidi pemerintah.
"Sehingga dengan menggunakan tarif business-to-business ini harapannya nanti semua data center yang ada harapannya bisa kita akomodasi," katanya.
Suroso menjelaskan, PLN juga tengah menjalankan agenda besar transisi energi selama 10 tahun ke depan. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, perusahaan menargetkan peralihan sistem kelistrikan yang selama ini bertumpu pada energi fosil menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Dalam periode tersebut, PLN merencanakan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW. Namun, kebutuhan itu belum memperhitungkan tambahan permintaan listrik dari industri pusat data.
"Dan ini sangat kaya akan teknologi. Selama 10 tahun ke depan, demi mendorong transisi energi, kami harus membangun kapasitas pembangkit listrik tambahan sebesar 69,5 gigawatt (GW). Ini belum memperhitungkan gelombang permintaan dari pusat data," kata Suroso.
Ia menyebut permintaan listrik untuk pusat data saat ini telah mencapai 20 GW. Dengan demikian, apabila kebutuhan tersebut harus dipenuhi di luar rencana penambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL, PLN perlu menyiapkan tambahan kapasitas sebesar 20 GW lagi.
"Saat ini permintaan listrik untuk pusat data sudah mencapai 20 GW. Jadi, di luar 69,5 GW tadi, jika ingin memenuhi kebutuhan pusat data, kami harus membangun 20 GW lagi," ujarnya.
Batam, Karimun, dan Bintan Didorong Jadi Hub Data Center
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai pusat pengembangan data center baru di Indonesia.
Rencana tersebut diarahkan untuk menangkap peluang investasi ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan potensi ketersediaan air dan pengembangan energi baru terbarukan.
Bahlil menjelaskan, pertumbuhan industri digital meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar. Pusat data tidak hanya memerlukan pasokan listrik yang andal, tetapi juga membutuhkan air dalam jumlah signifikan untuk mendukung operasionalnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena tingginya kebutuhan listrik dan air.
Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar investasi teknologi tersebut dapat berkembang tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya di daerah.
Pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan pusat data pun membutuhkan perencanaan terpadu, terutama terkait ketersediaan listrik, air, serta pemanfaatan energi bersih. (*)
Editor : Cipi Ckandina