batampos - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperkuat perjuangan aspirasi daerah melalui legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
Empat rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPD RI, yakni RUU Daerah Kepulauan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Bahasa Daerah, dan RUU Masyarakat Adat, telah masuk dalam agenda legislasi nasional prioritas 2025 dan 2026.
Di bidang pengawasan, DPD RI juga menginisiasi Program Senator Peduli Ketahanan Pangan serta memperkuat kegiatan anggota berbasis subwilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat lebih kontekstual dan rekomendasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam dialog publik nasional "Senator Menyapa" Episode 1 di Grand Ballroom Dua Mutiara, Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sultan mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah.
Menurut dia, keberadaan DPD RI selama 22 tahun dalam sistem ketatanegaraan tidak cukup diukur dari intensitas persidangan, jumlah kunjungan, maupun dokumen rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran utama, kata dia, adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, politik representasi tidak boleh berhenti pada kegiatan menyerap aspirasi. Setiap suara masyarakat dan daerah harus didengar, dipertimbangkan, dijelaskan tindak lanjutnya, dan diterjemahkan menjadi kebijakan.
"Aspirasi daerah tidak boleh berhenti menjadi dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti menjadi administrasi, dan pengawasan tidak boleh berhenti menjadi laporan," tegas Sultan.
Dalam satu tahun sidang terakhir, DPD RI telah menghimpun dan menindaklanjuti 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah. Namun, Sultan menegaskan angka tersebut bukan tujuan akhir.
"Aspirasi harus memiliki jejak tindak lanjut, rekomendasi harus memperoleh respons, pengawasan harus menghasilkan koreksi, dan publik berhak mengetahui perkembangannya," ujarnya.
Sultan juga mengajak pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, media, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat sipil menjadikan forum dialog sebagai jembatan untuk mengubah aspirasi menjadi tindakan nyata.
"Ukuran keberhasilan demokrasi bukan seberapa ramai suara diperdengarkan, melainkan seberapa nyata suara itu mengubah kehidupan," katanya.
Wakil Ketua I DPD RI GKR Hemas menekankan pentingnya komunikasi antara DPD RI dan para pengambil kebijakan di tingkat nasional. Ia mendorong para senator lebih proaktif menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawal usulan dari daerah.
"Komunikasi dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional itu penting, dan kita harus proaktif menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya bangga kepada para anggota DPD yang aktif mengawal usulan dari daerah," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan solidaritas dan komunikasi internal menjadi modal penting dalam menjalankan tugas selama 22 tahun terakhir.
Menurut dia, periode 2024–2029 menjadi momentum bagi DPD RI untuk menghadirkan berbagai inisiatif baru yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita butuh idealisme dan semangat untuk menyapa daerah dengan lebih baik. Periode 2024-2029 adalah waktu yang tepat untuk memulai inisiatif baru yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Semua upaya harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Wakil Ketua III DPD RI Tamsil Linrung menyoroti perlunya penguatan lembaga parlemen melalui keterlibatan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan daerah.
Ia secara khusus menyoroti pengelolaan kekayaan alam yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Penguatan lembaga parlemen harus melibatkan masyarakat dan aparat hukum untuk mengatasi persoalan daerah, terutama kekayaan alam yang manfaatnya belum dirasakan masyarakat," ujarnya.
Tamsil juga mengungkapkan keprihatinannya setelah bertemu dengan sejumlah siswa yang terdampak kondisi sulit di daerah. Ia mendorong dukungan terhadap program-program strategis pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari perspektif pemerintah daerah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai keterlibatan DPD RI dalam mendengarkan suara masyarakat penting untuk merumuskan regulasi yang memberikan dampak positif bagi daerah.
Ia mengapresiasi para senator asal Maluku Utara yang aktif turun langsung ke masyarakat.
"DPD RI sangat proaktif. Ada empat senator dari Maluku Utara yang rutin reses, bertemu langsung masyarakat hingga tingkat desa, dan membawa aspirasi mereka ke pusat," katanya.
Sherly juga mengapresiasi kinerja DPD RI, terutama produk legislasi yang telah memasuki tahap pembahasan bersama DPR RI dan pemerintah.
Menutup dialog tersebut, Sultan berharap program "Senator Menyapa" menjadi awal dari rangkaian komunikasi publik yang lebih luas. Melalui episode berikutnya, para senator diharapkan dapat menyampaikan pandangan, memperjuangkan aspirasi, serta menjelaskan perkembangan kerja dan persoalan daerah secara langsung kepada masyarakat.(*)
Editor : Cipi Ckandina