batampos – Sebanyak 1.277 sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai daerah menerima bantuan dana revitalisasi melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar mengelola anggaran tersebut secara transparan dan tidak menyalahgunakannya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
“Pak Presiden menekankan, jangan ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi. Karena revitalisasi ini adalah dana rakyat yang diamanahkan kepada kita semua untuk digunakan sebagai sarana memperbaiki kualitas dan sarana pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti, Jumat (6/11).
Dari total 1.277 SMK penerima bantuan, sebanyak 553 sekolah berstatus negeri dan 724 lainnya merupakan sekolah swasta.
Bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan ruang baru, rehabilitasi dan renovasi bangunan, pengadaan perabot, penataan lingkungan sekolah, hingga pengecatan.
Sejumlah fasilitas yang menjadi sasaran revitalisasi meliputi ruang kelas, ruang praktik keterampilan, toilet aksesibel, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman sekaligus mendukung peningkatan keterampilan peserta didik sesuai bidang keahlian masing-masing.
Abdul Mu’ti menegaskan, keberhasilan program revitalisasi tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan yang selesai dikerjakan. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap motivasi belajar siswa, kenyamanan lingkungan sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Karena itu, pengelolaan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik hingga penyusunan laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, seluruhnya harus sesuai ketentuan.
“Karena dalam konteks administrasi negara, hal yang baik tentu harus kita laporkan dengan benar. Sesuatu yang baik kalau laporannya salah, itu akan menjadi salah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada penggunaan dana revitalisasi untuk kepentingan pribadi. Termasuk praktik penggelembungan harga atau manipulasi nilai pembelian barang.
“Barang yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga Rp 400 ribu, tetapi dibelikan dengan harga Rp 500 ribu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Menurut Abdul Mu’ti, penghematan anggaran yang diperoleh melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong diperbolehkan.
Namun, jika terdapat sisa anggaran atau perubahan kebutuhan pembangunan, penggunaannya harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak terkait dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Begitu juga dengan dukungan atau tambahan dana dari masyarakat. Seluruhnya wajib dicatat dan dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, pengawas, fasilitator, dan konsultan diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka tidak boleh sekadar hadir secara formal, tetapi harus memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
Editor : Cipi Ckandina