batampos – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendorong penurunan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 1 persen. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas keterwakilan suara masyarakat di DPR RI, khususnya bagi partai politik nonparlemen.
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan pihaknya berkomitmen mengawal perubahan ketentuan tersebut melalui konsolidasi bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR).
Menurut Manik, dorongan penurunan ambang batas parlemen itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut menjadi landasan bagi Perindo untuk memperjuangkan sistem pemilu yang memberikan kesempatan lebih luas bagi suara rakyat agar terwakili di parlemen.
"Sesuai dengan arahan dan juga sama-sama konsolidasi kami dengan GKSR, di mana kami mengawal agar parliamentary threshold itu bisa di 1 persen. Kenapa demikian? Karena ini adalah mandat dari Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bahkan parliamentary threshold 4 persen saja itu inkonstitusional," kata Manik dalam kegiatan Akademi Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11).
Ia menilai, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen perlu dievaluasi karena dinilai belum didasarkan pada perhitungan ilmiah yang memadai. Aturan tersebut juga dinilai berpengaruh terhadap peluang suara pemilih untuk dikonversi menjadi kursi di parlemen.
Manik turut menyinggung mekanisme pembentukan fraksi gabungan yang selama ini diterapkan di sejumlah lembaga legislatif daerah. Ia mencontohkan keberadaan Perindo di DPRD DKI Jakarta yang memiliki satu kursi dan bergabung dalam fraksi gabungan bersama Partai Demokrat.
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan partai dengan jumlah kursi terbatas tetap menjalankan fungsi kedewanan.
"Artinya fraksi gabungan ini sangat memungkinkan terjadi," tuturnya.
Ia menambahkan, model fraksi gabungan juga diterapkan di sejumlah negara. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengakomodasi keterwakilan politik sekaligus menjaga efektivitas kerja anggota legislatif.
Sementara itu, terkait target politik di Jakarta, Manik berharap Perindo mampu membentuk fraksi sendiri di DPRD DKI Jakarta pada periode mendatang. Ia menargetkan partainya dapat meraih hingga 10 kursi agar memiliki ruang lebih luas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
"Satu fraksi itu sekitar 5 kursi ya di DPRD DKI Jakarta itu minimal, tapi kami berharap bisa tembus sampai dengan 10 kursi yang di mana harapannya selain punya satu fraksi, kami juga bisa bekerja secara optimal di komisi ataupun tingkat-tingkat kedewanan," ungkapnya.
Selain memperjuangkan perubahan ambang batas parlemen, DPW Partai Perindo DKI Jakarta juga menjadikan pendidikan politik sebagai agenda utama melalui program Akademi Perindo.
Manik menjelaskan, program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman politik para kader. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan dana bantuan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku.
"Hal ini kami lakukan sebagaimana mandat dari peraturan yang menyatakan bahwa dana anggaran bantuan politik yang diserahkan kepada partai politik, 60 persen digunakan untuk kegiatan pendidikan politik," jelasnya.
KPU DKI Dorong Pendidikan Pemilih
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kegiatan konsolidasi yang digelar DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik, khususnya kepada kader.
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengatakan konsolidasi partai tidak hanya bertujuan memperkuat organisasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman kader mengenai kepemiluan.
"Kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Partai DPW Perindo DKI Jakarta. Karena menurut saya ini bagian dari fungsi partai politik ya, melakukan pendidikan politik, terutama kepada kader," ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah materi kepemiluan yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Di antaranya penguatan pendidikan pemilih dan persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
KPU berharap partai politik dapat memahami lebih awal berbagai ketentuan yang menjadi dasar dalam proses verifikasi.
"Ya, berdasarkan kantor yang kami terima, kan memang ada beberapa hal ya. Pertama tentang penguatan pendidikan pemilih. Terus kedua, mengenai bagaimana nanti partai Perindo untuk mempersiapkan verifikasi politik ya, verifikasi partai politik untuk pemilu 2029," ujarnya.
Wahyu menambahkan, KPU DKI Jakarta terbuka untuk membantu menyosialisasikan berbagai ketentuan kepemiluan kepada partai politik. Koordinasi sejak dini dinilai penting agar partai memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan persyaratan administrasi maupun kelembagaan.
"Ini yang akan kami sampaikan ya, minimal merujuk undang-undang yang lama dulu," pungkasnya.(*)
Editor : Cipi Ckandina