batampos - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut terdapat indikasi upaya melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara.
Yusril menegaskan, perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik. Penyidik juga perlu mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang lebih serius.
"Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa kasus ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana makar," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Yusril, pandangan tersebut didasarkan pada penafsiran sejumlah ahli hukum. Penyadapan terhadap masyarakat umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Namun, apabila tindakan tersebut menyasar presiden, terdapat aspek hukum lain yang perlu diperhatikan, terutama terkait kedudukan dan kewenangan konstitusional kepala negara.
"Presiden adalah primus inter pares (yang utama di antara sesama). Presiden bukan orang biasa karena jabatan tersebut melekat pada dirinya beserta seluruh hak, harkat, martabat, dan kewenangan sebagai kepala negara," ujarnya.
Yusril menyebut Pasal 191, 192, dan 193 KUHP menjadi sejumlah ketentuan yang turut didalami dalam perkara tersebut. Pasal-pasal itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap negara dan pemerintahan.
Salah satu kemungkinan motif yang tengah menjadi perhatian adalah dugaan upaya melumpuhkan presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya.
Bahkan, penyelidikan juga mencermati kemungkinan dugaan yang lebih serius, mulai dari upaya pembunuhan terhadap presiden hingga penggulingan pemerintahan.
Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa berbagai kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan. Proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Karena itu, penentuan konstruksi perkara dan tindak pidana yang dapat disangkakan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti.
"Kita belum dapat memastikannya karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan," jelasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum terus mengembangkan penyelidikan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta permintaan keterangan para ahli.
Yusril juga menyatakan keyakinannya bahwa Bareskrim Polri akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Saya kira Bareskrim Polri akan menjalankan tugasnya secara profesional sesuai amanat undang-undang," ujarnya.
Dalam perkembangan perkara ini, sejumlah perwira tinggi Polri disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Rumor Pencekalan Tito Karnavian Belum Terjawab
Di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, muncul pula kabar mengenai dugaan pencekalan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk bepergian ke luar negeri.
Menanggapi rumor tersebut, Yusril mengaku belum menerima informasi resmi dari pihak keimigrasian. Ia berencana meminta konfirmasi kepada pejabat teknis sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Soal Pak Tito, saya belum bisa jawab ini. Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas ataupun Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," kata Yusril.
Tito Karnavian merupakan mantan Kapolri yang menjabat pada periode 2016–2019. Rumor mengenai dugaan pencekalan tersebut mencuat seiring bergulirnya pengusutan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam materi perkara yang beredar, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar presiden. Sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi.
Nomor telepon target disebut langsung dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah.
Dalam penanganan perkara tersebut, para tersangka disebut dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*)
Editor : Putut Ariyo