batampos – Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah anggota dewan pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan delapan fraksi partai politik di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan para anggota pengusul menyampaikan usulan mereka.
Saat membuka rapat, Saan menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga hak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurut dia, salah satu ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa HMP dapat digunakan untuk merespons dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi hadir melalui perwakilan anggota maupun pimpinan fraksi.
Dari Fraksi PDIP, hadir Dolfie OFP dan Lasarus. Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja. Sementara Fraksi Gerindra dihadiri Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong.
Selanjutnya, Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Fraksi NasDem mengirim Fauzi Amro dan Martin Manurung. Dari Fraksi PKS hadir Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh.
Adapun Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Demokrat diwakili Benny K Harman.
Rapat yang dipimpin Pimpinan DPR RI tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI. (*)