120 Anggota DPR Teken Usulan HMP Pemakzulan Gibran, PKS Terbanyak

 

batampos – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 tanda tangan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah tersebut dihimpun berdasarkan tanda tangan yang disampaikan perwakilan masing-masing fraksi pengusul.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani, ya berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Saan merinci, PKS menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak yang menandatangani usulan HMP, yakni 28 orang. Setelah itu, Fraksi Partai NasDem menyumbang 19 anggota.

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing mengirimkan 18 anggota. Fraksi PDI Perjuangan tercatat memiliki 14 anggota yang ikut mengusulkan HMP.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing diwakili 11 anggota. Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menyumbangkan satu anggota.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.

Dia menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima secara resmi usulan HMP tersebut. Penerimaan usulan itu mengacu pada Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

Lebih lanjut, Saan menyebut substansi usulan HMP berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD III, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat," tegasnya.

Meski demikian, Saan menegaskan, pengajuan usulan HMP belum berarti pemakzulan Gibran telah diputuskan. DPR masih harus menindaklanjuti usulan tersebut melalui tahapan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," pungkas Saan.

(*jpg)

Rincian Pengusul HMP dari Delapan Fraksi: