batampos - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 hingga kini belum disalurkan. Pemerintah masih melakukan proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yassierli meminta masyarakat, khususnya pekerja yang menantikan bantuan tersebut, untuk bersabar dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, dikutip dari ANTARA di Bandung, Sabtu (15/11/2026).
Ia memastikan belum ada pencairan BSU untuk periode Oktober-Desember 2026. Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai informasi yang berpotensi menjadi modus penipuan.
Menurut Yassierli, informasi resmi mengenai jadwal dan mekanisme pencairan BSU hanya akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
BSU 2026 Disiapkan Rp900 Ribu untuk Tiga Bulan
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan program BSU kuartal IV 2026 untuk membantu pekerja selama periode Oktober hingga Desember 2026.
Rencana pemberian bantuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam skema yang disiapkan, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp900 ribu dan disalurkan sekaligus.
Pemerintah menargetkan BSU kuartal IV 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Airlangga sebelumnya juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan diharapkan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima.
Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program penyediaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening bank.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Syarat Penerima BSU 2026
Ketentuan mengenai penyaluran BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
3. Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas maksimal upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Meski persyaratan dan skema bantuan telah disiapkan, pekerja diminta tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai pencairan BSU. Kepastian jadwal penyaluran tetap menunggu penyelesaian proses administrasi pemerintah dan pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi melalui situs resmi Kemnaker di sini.
(*)
Alternatif judul Google Discover:
1. BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Ini Penjelasan Menaker
2. BSU 2026 Masih Diproses, Menaker Ingatkan Pekerja Waspada Penipuan
3. Kapan BSU Rp900 Ribu Cair? Ini Jawaban Menaker
4. Menaker Pastikan BSU Kuartal IV Belum Cair, Pekerja Diminta Sabar
Tag: BSU 2026, Bantuan Subsidi Upah, Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli, Pencairan BSU