Mendikdasmen: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

JawaPos • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 15:50 WIB
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. (JawaPos)
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. (JawaPos)

batampos – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, banyak anggota dewan yang merupakan lulusan pendidikan kesetaraan Paket C. Informasi itu diperolehnya dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat melakukan kunjungan ke Majalengka, Jawa Barat.

Mu’ti menceritakan, salah satu PKBM di Majalengka memiliki lebih dari 300 peserta didik. Dari jumlah tersebut, peserta pendidikan kesetaraan Paket C menjadi yang terbanyak.

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa dalam rapat bersama anggota DPR RI, Senin (16/11).

Menurut Mu’ti, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan pentingnya memperluas akses pendidikan melalui PKBM. Terlebih, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Penyebabnya pun tidak hanya persoalan ekonomi.

Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat anak tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Di antaranya faktor kultural, seperti menikah pada usia muda, serta kendala geografis yang menyebabkan akses ke sekolah sulit dijangkau.

Karena itu, Kemendikdasmen berencana memperkuat program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk berbagai program kursus. Pemerintah juga akan meningkatkan peran PKBM untuk menekan angka putus sekolah sekaligus mendongkrak rata-rata lama sekolah.

Meski demikian, Mu’ti menegaskan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Sebab, lembaga tersebut menerima bantuan operasional pendidikan (BOP), sehingga pendataan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Ia mencontohkan adanya laporan peserta didik yang justru menyelesaikan Paket C sebelum menuntaskan Paket B. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terjadi karena jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan.

“Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Selain memperluas dan memperkuat PKBM di dalam negeri, Kemendikdasmen juga berencana menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Kebijakan ini menyusul temuan mengenai banyaknya anak pekerja migran Indonesia (PMI) maupun anak diplomat yang masih menghadapi kendala akses pendidikan.

Saat berkunjung ke Australia, Mu’ti mengaku menemukan persoalan akses pendidikan yang juga dialami anak-anak diplomat. Sementara itu, pemerintah telah menjalankan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak-anak PMI di Malaysia Timur dengan menggunakan kurikulum Indonesia.

Program tersebut diharapkan dapat diterapkan di negara lain agar anak-anak Indonesia di luar negeri tetap memperoleh pendidikan sesuai kurikulum nasional.

Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal. Melalui penguatan pendidikan kesetaraan dan PKBM, pemerintah berharap anak-anak yang tidak terjangkau pendidikan formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan.(*)

Editor : Cipi Ckandina
Mendikdasmen Paket C