Batampos - Realisasi belanja APBD Pemkab Karimun triwulan pertama 2026 hanya Rp 188 miliar. Jumlah ini baru mencapai 14 persen.
Pj Sekda Karimun, Djunaidy mengatakan, realisasi APBD 2026 memang masih di bawah 20 persen. ''Laporan dari BPKAD realisasi APBD baru mencapai 14 persen atau sebesar Rp188 miliar. Rendahnya realisasi pada triwulan pertama, karena memang saat ini pemerintah kabupaten juga menerapkan efisiensi anggaran biaya,'' ujarnya saat ditemui Rabu (1/4/2026).
Ia mengatakan, kemungkinan masyarakat melihat realisasi APBD dengan angka sebesar Rp188 miliar ini besar. Tapi, dapat digambarkan secara umum bahwa dari jumlah itu, realisasi terbesar yakni belanja pegawai menempati urutan pertama untuk pembayaran gaji. Setiap bulannya dikeluarkan sebesar Rp32 miliar.
Baca Juga: Temuan Zat Hijau di Pantai Lagoi, Ini Kata DLH Bintan
''Kemudian, juga ada belanja anggaran dana desa (ADD) untuk perangkat desa. Serta dari Rp188 miliar juga pemerintah sduah melakukan kewajiban melakukan angsuran tunda bayar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, jika ditotalkan seluruh realiosasi terlihat besar hanya dalam tiga bulan pertama di tahun ini,'' jelasnya.
Menyinggung tentang angsuran tunda bayar, Djunaidy menjelaskan tunda bayar yang sudah masuk dalam neraca hutang, maka akan diupayakan untuk dibayarkan tahun ini berdasarkan persediaan uang.
''Dan, perlu diketahui juga bahwa tunda bayar itu masuk pada triwulan berapa. Misalnya, ada satu tunda bayar yang masuk dalam triwulan pertama. Maka dilihat lagi di bulan apa pembayarannya, apakah pada Januari, Februari atau Maret,'' terangnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak