batampos- Sebanyak ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang baru dilantik, dipastikan tidak akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025 ini.
Hal ini disebabkan kondisi krisis keuangan yang dialami Pemko Tanjungpinang. Sehingga, sebanyak 517 PPPK yang baru dilantik pada Kamis (19/6) kemarin dipastikan tidak memperoleh TPP.
"Uangnya tidak ada, mau macam mana lagi. Tapi kita akan berupaya menganggarkan pada tahun 2026 mendatang," kata Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Jumat (20/6).
Kendati demikian, ia belum dapat memastikan apakah anggaran TPP untuk ratusan PPPK tersebut dapat dianggarkan tahun 2026 atau tidak. Sebab, Pemko masih akan melihat ketersediaan anggaran terlebih dahulu
"Semoga ada anggaran tersedia untuk kita berikan kepada PPPK. Kalau untuk tahun depan kita lihat dulu ketersediaan anggaran, jadi belum bisa kita janjikan, karena kita lihat kemampuan anggaran," sebutnya.
Sementara itu, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat menuturkan bahwa kondisi anggaran APBD Tanjungpinang memang belum memungkinkan untuk membayar TPP 517 PPPK yang baru dilantik ini. Terlebih anggaran yang dibutuhkan sebesar miliaran rupiah.
Ia meminta kepada ratusan PPPK tersebut agar dapat mengerti dengan kondisi keuangan Pemko Tanjungpinang. Dengan kondisi krisis anggaran, Pemko lebih memprioritaskan untuk membayar gaji PPPK. Menurutnya, gaji yang diterima PPPK ini telah mengalami peningkatan dibandingkan masih menjadi honorer.
"Ditengah kondisi sekarang ini, kita prioritaskan gajinya dulu, itukan ada peningkatan sekitar tiga kali lipat dari yang diterima sekarang," pungkasnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung