batampos- Sejumlah jenis bahan pokok atau sembako di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan harga. Hal ini diduga disebabkan semakin menipisnya stok sembako di Tanjungpinang.
Pantauan Batam Pos, sejumlah warung di Tanjungpinang tidak lagi menjual gula kiloan, yang dibungkus menggunakan kantong plastik. Kondisi ini juga terlihat di rak-rak sembako di swalayan yang ada di daerah tersebut.
Kini, ritel modern di ibu kota Provinsi Kepri hanya menjual gula kemasan, yang terbilang tinggi. Seperti merek gula PSM senilai Rp18.500 per kilogram, hingga Gulaku senilai Rp19.500 per kilogramnya.
"Gula sudah kosong dari beberapa hari ini. Memang tidak ada lagi. Kalau ada pasti kita jual Rp17 ribu per kilogram, kalau normalnya Rp14 ribu per kilogram," kata Ratna pedagang sembako di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Rabu (10/12).
Selain gula, kata dia sejumlah merek beras medium yang berasal dari Kota Batam juga mengalami kenaikan. Misalnya Merk Ratu Pinang yang sebelumnya Rp13 kilogram, kini dijual Rp14 ribu per kilogram.
Sementara di swalayan, harga beras asal Batam lainnya, seperti merek Nasi Padang saat ini dijual dengan harga Rp305 ribu per 25 kilogram. Kemudian Gong-gong Rp 295 ribu, hingga Anggur Merah Rp395 ribu.
"Stok beras memang sedikit, tapi informasinya Januari baru normal, karena sembakonya sedang tertahan di Kota Batam," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang, Mulyadi Tan menyampaikan keprihatinan yang sangat serius terkait dampak hambatan logistik dari Batam ke Tanjungpinang.
Kata dia, Batam merupakan main supply hub bagi kebutuhan pokok dan barang konsumsi Tanjungpinang dan Bintan. Saat jalur logistik ini berhenti dan akses pengiriman menjadi sangat sulit, maka dapat berdampak kepada masyarakat.
"Jadinya harga barang melonjak tajam, terutama kebutuhan pokok harian. Banyak keluhan dari seluruh lapisan masyarakat," sebut Mulyadi.
Sehingga, ia meminta agar jalur logistik antara Batam, Bintan dan Tanjungpinang dikembalikan secara normal. Pihaknya juga siap duduk bersama Bea Cukai dan stakeholder pemerintah untuk mencari solusi terbaik yang tetap memenuhi kepentingan fiskal negara.
"Yang jelas ekonomi Tanjungpinang harus bergerak, rakyat harus hidup layak, dan dunia usaha harus diberi ruang bernapas untuk tumbuh," pungkasnya. (*)
Editor : Tunggul Manurung