batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang mencatat perputaran anggaran hingga Rp800 juta per hari. Namun, sebagian kebutuhan bahan pangan, terutama sayuran, masih dipasok dari luar daerah.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyebut saat ini terdapat 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Setiap SPPG rata-rata menghabiskan anggaran sekitar Rp45 juta per hari untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat.
“Kalau dihitung totalnya sekitar Rp800 juta per hari. Persoalannya, ke mana dan siapa yang menikmati perputaran uang tersebut,” ujarnya, Selasa (17/2).
Menurutnya, besarnya anggaran itu seharusnya mampu menggerakkan ekonomi lokal jika kebutuhan bahan baku dipasok dari masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, kebutuhan daging ayam untuk satu SPPG mencapai 300 kilogram per hari. Tingginya permintaan bahkan kerap memengaruhi ketersediaan pasokan ayam di pasar lokal.
Sementara itu, kebutuhan sayuran sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah karena produksi petani Tanjungpinang belum mencukupi.
Zulhidayat menilai kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi bagi warga. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan program MBG dengan menjadi pemasok bahan pangan, baik melalui usaha peternakan ayam maupun pertanian sayuran.
“Kebutuhan ayam SPPG sangat tinggi. Kenapa kita tidak mencoba beternak ayam atau bertani sayur, supaya uang MBG itu bisa dinikmati masyarakat Tanjungpinang,” katanya.
Ia merinci, anggaran MBG per siswa ditetapkan sebesar Rp15 ribu per hari. Dari jumlah itu, Rp2 ribu dialokasikan untuk sewa alat dan dapur SPPG, Rp3 ribu untuk upah kerja dan operasional, serta Rp10 ribu untuk pembelian bahan baku seperti ayam dan sayuran.
Selain mendorong partisipasi warga, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga tengah mengupayakan pengelolaan sekitar 1.600 hektare lahan terlantar. Lahan tersebut direncanakan untuk mendukung kegiatan pertanian dan peternakan guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
“Sekarang masih berproses di Badan Pertanahan Nasional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lahan itu bisa segera kita kelola,” pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim