batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mencoret sekitar 180 kepala keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka dinilai sudah tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya dianggap telah membaik.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, sebagian penerima yang dicoret diketahui telah memiliki rumah layak huni hingga kendaraan.
“Jadi kita langsung cut off (pemutusan) penyaluran bantuan. Karena dalam sisi kemampuan, memang tidak layak mendapatkan bantuan,” kata Lis, Rabu (9/9).
Menurutnya, pemutusan bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemko Tanjungpinang juga akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas data kependudukan, khususnya masyarakat yang masuk dalam desil penerima bantuan.
Lis menyebut masih terdapat warga yang seharusnya menerima bantuan, tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Kondisi tersebut terjadi karena data desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Desil 2 tiba-tiba naik ke desil 7, desil 1 ke desil 9. Ini tentu soal desil, kasihan masyarakatnya. Tapi dengan Kartu Bima Sakti ini tentunya lebih fleksibel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan atau perbaikan data desil tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses pemutakhiran data. Sementara itu, kondisi masyarakat di lapangan dapat diketahui melalui informasi dari lurah dan camat.
“Untuk perbaikan desil itu prosesnya tidak tahu pasti kapan selesainya. Maka Kartu Bima Sakti itulah yang meng-cover ini. Artinya kita langsung berikan kartu, kita berikan bantuan,” pungkasnya. (*)
Editor : Jamil Qasim