
batampos - Sebanyak 3.753 pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini terpaksa gigit jari karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang merupakan haknya tidak akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Anambas.
Pemkab Anambas saat ini sedang galau dikarenakan banyaknya anggaran pembangunan yang dipangkas untuk menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai. Hal ini menyusul disetujuinya usulan 3.753 PPK.
Dengan jumlah penerimaan PPPK yang membludak membuat kemampuan keuangan daerah tidak siap.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Anambas, Rinaldi mengungkapkan kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami defisit membuat pihaknya tidak menganggarkan anggaran untuk pembayaran TPP PPPK.
Dalam aturan yang ada, PPPK seharusnya mendapatkan TPP sebesar 50 persen dari TPP yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Dalam Peratuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diamanatkan bahwa tunjangan itu sesuai dengan kemampuan daerah. Melihat kondisi ini kita tidak bisa membayarkan TPP," ujar Rinaldi, Kamis, (17/10).
Rinaldi mengklaim jika keputusan ini sudah mendapatkan persetujuan dari 3.753 orang tenaga honorer yang bakal dialihkan statusnya menjadi PPPK.
"Kemarin sudah sepakat. Dari mereka bilang tak apa (ga dapat TPP) yang penting status kami jelas dialihkan dari honorer menjadi PPPK. Mereka komitmen," terang Rinaldi.
Agar kemudian hari PPPK tidak menuntut, Pemkab Anambas akan membuat pakta integritas untuk tidak berkoar-koar mengenai hak TPP.
"Kita buat pakta integritas ketika pelantikan. Berisikan tidak akan menuntut TPP, karena kan sesuai kemampuan anggaran daerah," tegas Rinaldi.
Meski tidak akan mendapatkan TPP, Rinaldi memastikan PPPK tersebut tetap mendapatkan gaji serta tunjangan melekat setiap bulannya.
"Tetapi tunjangan yang melekat digajinya tetap dapat. Tunjangan melekat itu seperti tunjangan fungsional, tunjangan BPJS. Pokoknya tunjangan yang melekat digajinyalah," sebut Rinaldi. (*)


