
batampos- Keinginan tenaga honorer di Pemkab Anambas untuk bisa kembali bekerja sambil menunggu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) belum mendapat lampu hijau dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Anambas.
"Belum bisa dipastikan, masih menunggu arahan dari pimpinan," ujar Kepala BKPSDM Anambas, Nurgayah usai menghadiri hearing bersama Komisi I DPRD dan perwakilan honorer, Kamis, (10/4).
Sebelumnya, pada awal tahun 2025 tenaga honorer ini diberhentikan oleh Bupati Anambas atas arahan Pemerintah Pusat dalam rangka penataan pegawai di setiap daerah.
Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya 12 Maret lalu, Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran kepada daerah untuk bisa mempekerjakan kembali honorer yang bakal diangkat menjadi PPPk. Bahkan kebijakan ini sudah diterapkan opeh Pemkab Natuna, Tanjungpinang, Batam bahkan Pemprov Kepri.
Nurgayah mengatakan kebijakan ini perlu dikaji oleh pihaknya bersama Bupati Anambas. Namun, untuk honorer yang telah lulus PPPK tahap satu menurutnya tidak mungkin di pekerjakan lagi. Sejauh ini terdapat 1.782 orang yang telah lulus.
"Karena dalam waktu dekat Nomor Induk Pegawai (NIP) PPK akan keluar. Saat ini baru 909 orang yang sudah keluar NIPnya. Kita harap selesai tanggal 20 April ini dan langsung kita proses SK, awal Mei sudah diangkat," jelas Nurgayah.
Sementara itu untuk honorer yang sedang mengikuti seleksi PPPK tahap dua belum bisa dipastikan apakah bisa dibekerjakan kembali sembari menunggu pengangkatannya.
"Mudah-mudahan ada kabar baik, aspirasi dari honorer ini kami langsung kordinasi dengan pimpinan (Bupati)," pungkas Nurgayah. (*)



