
batampos- Pelayanan piket di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Anambas hampir seminggu tidak beroperasi alias mogok kerja.
Hal ini dikarenakan 34 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Damkar belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2024.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Anambas, Wan Makhdar mengatakan pihaknya telah berusaha menahan agar PPPK tidak melakukan aksi mogok kerja.
"Tapi namanya jiwa muda, dan masih menggebu-gebu. Kita tidak bisa menahan juga. Jadi pos Damkar yang dekat kantor Jaksa ditutup," kata Wan Makhdar, Jum'at, (25/4).
Meski petugas damkar yang berstatus PPPK mogok kerja, Wan Makhdar menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap akan diberikan.
"Tidak, saat ini yang stand by ada petugas kami yang PNS. Nah kalau ada peristiwa yang PPPK tetap bekerja. Mereka tidak bekerja untuk piket saja," tegas Wan Makhdar.
Wan Makhadar menjelaskan TPP tidak dibayarkan karena ada kesalahan input sistem yang dilakukan pihaknya. Hal ini membuat anggaran untuk TPP bulan Desember tidak bisa dibayarkan.
"Begitu tidak bisa dibayarkan, kita langsung lapor ke BPKPD untuk dibuat pernyataan hutang. Kemudian keluar surat untuk diarahkan ke Sekretariat Daerah. Rupanya tidak bisa bayar TPP ini dengan dana dari OPD lain," terang dia.
Namun ia memastikan bahwa hak PPPK inu akan tetap disalurkan sambil mencari dana pinjaman. Dana yang dibutuhkan untuk membayar TPP PPPK ini sekitar Rp 83 juta.
"Kalau tak dapat pinjaman seutuhnya, kami coba bayarkan dengan sistem cicil. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab atas kelalaian ini," pungkas Wan Makhdar. (*)
