Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Aneng Soroti Kebocoran PAD Anambas

I
Penulis: Ihsan Imaduddin❯
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng   F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos

Advertisement

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas menelusuri perusahaan yang beroperasi di wilayahnya namun masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari luar daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pajak tidak tercatat di Anambas.

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan bahwa penggunaan NPWP luar daerah membuat potensi pajak dari aktivitas usaha tidak masuk ke kas daerah. “Kalau mereka NPWP di sini, kita dapat hasilnya juga. Jangan sampai perusahaan ambil daging di tempat kita, tapi kita hanya dapat tulangnya saja,” ujarnya, Kamis (21/5).

Menurut Aneng, pemerintah daerah mulai mendata perusahaan di sektor perikanan, jasa, hingga industri lainnya. Pendataan dilakukan untuk memastikan administrasi perpajakan sesuai domisili usaha. Ia menilai masih banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber daya di Anambas, namun kontribusi pajaknya tercatat di daerah lain sehingga merugikan pemerintah daerah.

Advertisement

Pemkab Anambas menjadikan peningkatan PAD sebagai fokus utama di tengah keterbatasan fiskal. Selain penelusuran, pemerintah juga membangun komunikasi dengan pelaku usaha agar memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Di sisi lain, Pemkab tetap menjaga iklim investasi. Salah satu kebijakan yang diajukan adalah pemberian insentif berupa pembebasan pajak hingga lima tahun bagi investor baru. “Free pajak, dia bangun dulu pabrik dan beroperasi. Free maksimal lima tahun. Sekarang lagi diajukan diberi keringanan pajak,” kata Aneng.

Advertisement

Kebijakan ini diharapkan menarik investasi di sektor perikanan dan industri pengolahan hasil laut, yang menjadi potensi unggulan Anambas. Dengan bertambahnya investasi, pemerintah menargetkan peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab memastikan penataan administrasi perpajakan dilakukan bertahap dengan melibatkan instansi terkait agar sesuai regulasi. Pemerintah juga berharap perusahaan yang telah lama beroperasi segera menyesuaikan administrasi pajak mereka sehingga kontribusi fiskal lebih optimal dan langsung dirasakan masyarakat. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

  Bapenda Kejar Target PAD, Realisasi Pajak Batam Tembus Rp237 Miliar

Bapenda Kejar Target PAD, Realisasi Pajak Batam Tembus Rp237 Miliar

Bapenda Kota Batam mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp237 miliar atau 58,93 persen dari target 2026

Bayarlah PBB Sebelum 31 Agustus 2026

Bayarlah PBB Sebelum 31 Agustus 2026

Penerimaan pajak daerah Batam mencapai Rp237 miliar. Bapenda menggenjot pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.

 94 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi PBB di Batam, Setoran Tembus Rp92,23 Miliar

94 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi PBB di Batam, Setoran Tembus Rp92,23 Miliar

Sebanyak 94.015 wajib pajak memanfaatkan relaksasi PBB-P2 di Batam. Total pembayaran mencapai Rp92,23 miliar selama April-Juni 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer