Batampos - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini belum pernah melakukan perhitungan laju inflasi daerah.
Kondisi ini membuat Anambas belum memiliki data resmi terkait tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh.
Padahal, data inflasi sangat penting bagi suatu daerah untuk mengukur stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Inflasi juga menjadi indikator utama dalam menentukan kebijakan ekonomi, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Tanpa adanya data inflasi, pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara pasti perkembangan harga kebutuhan pokok dari waktu ke waktu. Akibatnya, langkah intervensi ketika terjadi lonjakan harga tidak dapat dilakukan berdasarkan data yang terukur.
Di lapangan, perbedaan harga antar pedagang kerap terjadi. Satu lapak dengan lapak lainnya bisa menjual barang yang sama dengan harga berbeda, terutama untuk kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut mencerminkan belum adanya gambaran pasti mengenai rata-rata kenaikan harga barang di Anambas.
Situasi ini juga membuat masyarakat sulit mengetahui apakah terjadi inflasi atau hanya kenaikan harga sementara.
Kepala BPS Kepulauan Anambas, Adi Cahyadi, membenarkan bahwa pihaknya belum pernah menghitung laju inflasi di daerah tersebut.
“Iya kita belum pernah lakukan perhitungan inflasi. Kalau inflasi memang ada, tapi kita tidak lakukan perhitungannya,” ujar Adi Cahyadi kepada Batam Pos, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, secara umum inflasi tetap terjadi karena adanya perubahan harga barang dan jasa. Namun, perhitungan resmi belum dapat dilakukan di Anambas.
Sejauh ini, BPS Provinsi Kepulauan Riau hanya melakukan perhitungan inflasi di tiga daerah, yakni Tanjungpinang, Batam dan Karimun. Ketiga wilayah tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai daerah penghitungan inflasi.
Menurut Adi, syarat utama penghitungan inflasi adalah tersedianya sekitar 300 item komoditas yang menjadi acuan. Item tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pokok, transportasi hingga jasa.
“Kalau mau diuraikan banyak, 300 item itu. Untuk di Anambas tidak lengkap,” kata Adi Cahyadi.
Ia menyebutkan, keterbatasan jumlah dan variasi komoditas di Anambas menjadi kendala utama. Tidak semua barang yang menjadi standar nasional tersedia secara konsisten di daerah kepulauan tersebut.
Selain itu, faktor distribusi dan akses transportasi juga memengaruhi ketersediaan barang. Kondisi geografis Anambas yang merupakan wilayah kepulauan membuat suplai barang tidak selalu stabil.
Meski demikian, BPS tetap melakukan pendataan statistik lainnya di Anambas. Namun untuk perhitungan inflasi, hingga kini masih mengacu pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kota penghitungan inflasi.
Ke depan, diharapkan ketersediaan komoditas dan dukungan infrastruktur dapat meningkat sehingga Anambas berpeluang menjadi salah satu daerah penghitungan inflasi.
Dengan adanya data resmi, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak