batampos- DPRD Kota Batam meminta Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM untuk tidak memberlakukan lagi sistem barcode dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU. Karena saat ini kebijakan ini tidak sesuai dan memberatkan masyarakat Kota Batam.
Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Hendrik mengatakan, saat ini banyak warga atau pengguna kendaraan yang mengeluh karena tak bisa mengisi BBM di SPBU. Alasannya, Pertamax habis.
"Kalau ada warga yang punya mobil dengan tahun tinggi yang biasanya menggunakan pertamax, saat ini akan kesulitan saat di SPBU. Karena kalau hendak membeli pertalite, pihak SPBU tidak melayani karena barcode tadi," ujarnya.
Menurut Hendrik, Disperindag harus memberikan kontribusi dan solusi mengatasi hal tersebut. "Sudah banyak yang mengadu mengenai hal ini. Pergi ke SPBU hendak mengisi pertamax tapi tak bisa karena kosong. Nah, ketika hendak beli Pertalite dah tak bisa," tegasnya.
Pernyataan Hendrik ini diamini oleh Anto, warga Batuaji yang mengaku saat ini kesulitan untuk mengisi pertamax karena kerap kosong di SPBU. "Jadi beberapa kali saya ke SPBU. Kosong pertamax. Nah, kan mobil sesuai ketentuan tidak boleh pakai pertalite. Dan barcode itu yang menghalangi. Ya, kalau kondisinya seperti ini, bagusan penggunaan barcode ini, dihapuskan saja," pintanya. (*)
