batampos- Satgas Pangan Daerah Kepri menggelar rapat untuk memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga di Kota Batam tetap aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat tersebut digelar di Mapolda Kepri, yang dihadiri sejumlah instansi, seperti Dinas Ketapang Batam, Disperindag Batam, Bulog, Karantina, Bea Cukai, BP Batam.
Kanit Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Nidia Astuti mengatakan fokus utama pembahasan adalah ketersediaan beras dan stabilitas harga menjelang akhir tahun.
“Kami ingin semua kompak menjaga agar harga tetap sesuai HET, stok aman, dan masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Menurutnya, Disperindag dan Ketapang menyampaikan proyeksi kebutuhan beras mulai skala tahunan hingga harian. Dari analisis tersebut, kebutuhan beras dipastikan cukup sampai Nataru bahkan hingga awal tahun 2026.
“Dari Bulog juga menyampaikan stok beras di Batam dalam kondisi ready,” kata Nidia.
Satgas Pangan, lanjutnya, tetap mengantisipasi potensi penurunan pasokan. Karena itu kerja sama dengan Bulog, Disperindag, dan Ketapang terus diperkuat.
“Ketersediaan beras, gula, bawang merah, dan minyak semuanya cukup. Jadi masyarakat jangan khawatir,” ujarnya.
Sementara itu, gerakan pasar murah dipastikan tetap berlangsung. Program yang selama ini dijalankan Bulog bersama kepolisian telah digelar rutin sejak Agustus dan akan terus berlanjut.
“Untuk Disperindag dan Ketapang sendiri, rencananya pekan depan akan ada operasi pasar,” kata Nidia.
Pihaknya juga menyoroti potensi gangguan distribusi akibat anomali cuaca akhir tahun. Kondisi angin utara yang biasanya memengaruhi wilayah Natuna, Anambas, dan Lingga sudah diantisipasi. Bulog Tanjungpinang telah menyiapkan stok hingga Januari–Februari 2026 untuk wilayah tersebut.
“Artinya tidak perlu menunggu tanggal-tanggal kritis. Semua stok di daerah kepulauan sudah didrop sebelum cuaca ekstrem datang,” jelasnya.
Hal itu, menurutnya, penting agar pengiriman tidak terhambat dan masyarakat tetap mendapat pasokan tanpa kendala. Dalam rapat, Satgas Pangan juga meminta komitmen pelaku pasar. Pengawasan dilakukan tiga kali seminggu bersama Disperindag dan instansi terkait.
“Ini rutin dilakukan di Batam dan kabupaten/kota lain untuk menjaga stabilitas harga,” ucap Nidia.
Terkait isu beras impor ilegal, Kompol Nidia menegaskan bahwa tidak ada beras impor luar negeri yang masuk ke Batam. Hal itu ditegaskan BP Batam, yang menyebut tidak ada kuota impor beras yang diterbitkan.
“Impor dari luar negeri tidak ada. Sesuai aturan sejak 30 Desember 2024, impor beras memang tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, beras yang masuk ke Batam menggunakan skema FTZ 03 berasal dari Jakarta, Medan, Palembang, dan sejumlah daerah dalam negeri. Beras tersebut masuk ke Batam sebagai pasokan dari luar daerah, bukan dari luar negeri. “Masih dari Indonesia, bukan impor internasional,” ujarnya.
Dengan kepastian ketersediaan stok, rantai distribusi yang sudah disiapkan, serta pengawasan harga yang intensif, Satgas Pangan memastikan harga beras premium tetap terkendali hingga pergantian tahun. “Sepanjang berjalan waktu, kami menjamin harga tetap sesuai HET,” tutup Nidia. (*)
