batampos – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran strategis kepala daerah dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat. Bupati, wali kota, hingga gubernur disebut menjadi penentu utama dalam menjangkau dan menetapkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai penerima manfaat pendidikan gratis tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Kota Batam, Selasa (20/1). Dialog tersebut mengangkat tema Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” kata Gus Ipul di hadapan para bupati peserta Rakernas.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka proses pendaftaran. Pemerintah secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil asesmen lapangan kemudian diverifikasi oleh kepala daerah sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
“Setelah semua sepakat, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan, baru disampaikan ke saya. Kalau datanya sudah benar, saya tanda tangan. Resmilah dia menjadi siswa Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat disebut sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Selain mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis, siswa juga memperoleh fasilitas pendukung seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya menyasar anak, program ini juga menyentuh keluarga. Orang tua siswa akan memperoleh program pemberdayaan ekonomi dan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, Gus Ipul mengingatkan kepala daerah agar menjalankan perannya secara jujur dan profesional. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titipan, suap, maupun permainan dalam penetapan peserta Sekolah Rakyat.
“Jangan ada serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, dan jangan ada permainan-permainan. Dengan hormat saya mengajak seluruh bupati untuk bersama-sama menindaklanjuti ini di lapangan,” ujarnya.
Sepanjang 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, menampung 15.945 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Selain itu, pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat Permanen di 104 titik lokasi di seluruh Indonesia sebagai penguatan program jangka panjang. (*)
