
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan peninjauan terhadap sejumlah proyek strategis milik Pemerintah Kota Batam. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut monitoring sebelumnya sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, mengatakan proyek yang ditinjau masuk kategori strategis karena memiliki nilai anggaran besar dan mendukung visi misi kepala daerah.
“Proyek strategis ini harus dilaksanakan dengan baik, tuntas, dan benar-benar berfungsi. Tidak hanya selesai dibangun, tapi juga harus memberi pelayanan nyata kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4).
Ia menegaskan, kunjungan KPK diharapkan menjadi pemicu bagi proyek lainnya agar dikerjakan secara serius, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah gedung shelter Dinas Sosial di Sekupang. Menurut Uding, bangunan tersebut sebelumnya telah selesai dibangun, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kini, shelter tersebut mulai difungsikan untuk pembinaan masalah sosial.
“Ini yang kami pastikan. Jangan sampai bangunan sudah jadi tapi tidak dimanfaatkan. Sekarang sudah mulai digunakan, dan itu hal yang baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, KPK juga mengingatkan bahwa proyek strategis daerah sangat rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan pengalaman, terdapat tiga sektor paling rawan, yakni pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta perizinan.
Karena itu, KPK berkomitmen mengawal proyek-proyek tersebut secara intensif, sekaligus mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk turut melakukan pengawasan.
“Kami berharap penyimpangan yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Batam. Peran media juga penting untuk ikut mengontrol,” tegasnya.



