batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti tingginya potensi kerawanan praktik korupsi di Kota Batam, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang digelar bersama Pemerintah Kota Batam di Alun-alun Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa menjadi titik paling rentan terhadap praktik korupsi.
“Pengadaan itu paling rentan, jadi kami ingatkan untuk berhati-hati,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat, khususnya kepala bidang dan pihak terkait, agar lebih cermat dalam menyusun anggaran serta menjalankan program, guna menghindari pelanggaran hukum.
“Kami ingatkan agar bekerja dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak ada yang terkena operasi tangkap tangan (OTT),” tegasnya.
Meski menyoroti potensi kerawanan, KPK juga menilai Batam memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat regional, termasuk dengan Singapura. Hal itu didukung oleh kekuatan sektor industri, jumlah penduduk, serta potensi ekonomi yang besar.
Namun demikian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan potensi tersebut.
“Batam memiliki potensi luar biasa. Tinggal bagaimana kita memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Agung.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK, kepolisian, kejaksaan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik maupun investor.
