batampos – Ancaman penyebaran paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Densus 88 Anti-Teror Polri dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE).
Langkah ini dipandang penting sebagai upaya antisipasi dini terhadap potensi berkembangnya jaringan dan paham ekstremisme di daerah strategis perbatasan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Penguatan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2026–2029 yang digelar di Batam, Rabu (7/5). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, hingga unsur keamanan.
Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat melalui International Criminal Investigative Training Assistance Program.
Plt Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionnisius Elvan Swasono, menegaskan bahwa RAD PE harus disusun berdasarkan kondisi riil di daerah, bukan pendekatan seragam secara nasional.
“Penyamaan persepsi dan penguatan komitmen seluruh pihak sangat penting agar implementasi RAN PE di daerah berjalan efektif. Penyusunan RAD PE harus berbasis kondisi lokal dan melibatkan seluruh unsur terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelibatan tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta OPD menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dari sisi keamanan, Densus 88 Anti-Teror Polri menekankan pentingnya pencegahan sejak dini terhadap berkembangnya paham intoleransi yang dapat menjadi pintu masuk radikalisme.
Kombes Pol Maendra Eka Wardhana menyebutkan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan umumnya berkembang secara bertahap sebelum berujung pada aksi teror.
“Pencegahan harus dimulai dari hulu, termasuk penguatan toleransi, edukasi masyarakat, dan deteksi dini terhadap ujaran kebencian,” katanya.
