Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masa Berlaku Surat Rekomendasi Pembelian Pertalite Dipersingkat menjadi 1 Bulan

P
Penulis: Putut Ariyo❯
Sosialisasi dan pendataan pemilik motor sangkut dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, sebagai upaya meningkatkan pengawasan penggunaan BBM subsidi, Rabu (3/6). Foto M. Sya
Sosialisasi dan pendataan pemilik motor sangkut dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, sebagai upaya meningkatkan pengawasan penggunaan BBM subsidi, Rabu (3/6). Foto M. Sya'ban / Batam Pos

Advertisement

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam melakukan sosialisasi penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite kepada masyarakat di Kelurahan Pulau Bulu, Kecamatan Belakang Padang, Rabu (3/6).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan pendataan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang angkutan laut menggunakan boat pancung dan motor sangkut di wilayah Pulau Kasu.

Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dishub Batam, Syafrull Bahri, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait fungsi surat rekomendasi pembelian BBM subsidi sekaligus memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukan.

Advertisement

“Surat rekomendasi yang kami keluarkan digunakan untuk pembelian BBM subsidi bagi kebutuhan transportasi masyarakat pulau,” kata Syafrull.

 

Advertisement

Ia menjelaskan, Pulau Kasu yang berada di wilayah Kelurahan Pulau Bulu memiliki 1.207 kepala keluarga yang tersebar di 22 RT dan enam RW. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 warga yang berprofesi sebagai penambang angkutan orang menggunakan motor sangkut.

Menurut Syafrull, pendataan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap penerima surat rekomendasi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Ia menegaskan, surat rekomendasi yang diterbitkan Dishub hanya diperuntukkan bagi penambang atau pemilik sarana transportasi laut yang melayani masyarakat antarpulau. Sementara nelayan memiliki mekanisme tersendiri melalui Dinas Perikanan.

“Yang mendapatkan surat rekomendasi dari Dishub adalah penambang. Kalau nelayan, suratnya dikeluarkan oleh Dinas Perikanan,” ujarnya.

Advertisement

Artikel Terkait

    Dinas Perikanan Kejar Legalitas 1.600 Kapal Nelayan untuk BBM Subsidi

Dinas Perikanan Kejar Legalitas 1.600 Kapal Nelayan untuk BBM Subsidi

Dinas Perikanan Kota Batam mencatat baru sekitar 800 dari 7.224 kapal nelayan yang memiliki surat rekomendasi pembelian BBM subsidi.

338 Nelayan Karimun Dapat E-BKP Gratis, Bisa Akses BBM Subsidi

338 Nelayan Karimun Dapat E-BKP Gratis, Bisa Akses BBM Subsidi

Sebanyak 338 nelayan tradisional di Karimun mendapat E-BKP gratis. Dokumen ini memudahkan nelayan mengakses BBM subsidi.

Pertalite Mau Dibatasi Berdasarkan Desil, Ekonom Ingatkan Risiko Salah Sasaran

Pertalite Mau Dibatasi Berdasarkan Desil, Ekonom Ingatkan Risiko Salah Sasaran

Ekonom Celios mendukung pembatasan Pertalite untuk penerima yang berhak, tetapi mengingatkan risiko salah sasaran jika memakai sistem desil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer