Dishub Batam Tegaskan Hanya Jalankan Perwako dalam Penerbitan Rekomendasi BBM Subsidi
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Penegasan itu disampaikan menyusul penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi yang kini ditangani aparat penegak hukum.
Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dishub Batam, Syafrul Bahri, mengatakan pihaknya telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi terkait mekanisme penerbitan surat rekomendasi tersebut.
Menurut Syafrul, pejabat yang diperiksa adalah dirinya bersama Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek, Rohimin Hasan. Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik karena membidangi penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Baca Juga: Kepri Siapkan Klinik Kesehatan Mental bagi Pekerja, Produktivitas Jadi Perhatian
"Perlu diluruskan bahwa Kepala Dinas Perhubungan tidak pernah dipanggil maupun diperiksa dalam perkara ini. Yang dimintai keterangan adalah kami sebagai pejabat teknis yang menangani penerbitan rekomendasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebanyak tujuh kali oleh penyidik dari Polda Kepri, Direktorat Polairud, dan Polresta Barelang. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik meminta klarifikasi mengenai keaslian surat rekomendasi yang digunakan oleh para pelaku.
"Hasilnya, surat rekomendasi yang diterbitkan Dishub memang asli. Namun dalam perjalanannya diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi," katanya.
Syafrul menegaskan Dishub tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran BBM subsidi. Tugas instansi tersebut hanya menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 428 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, Dishub diberi kewenangan menerbitkan rekomendasi bagi pemilik sarana transportasi laut masyarakat seperti pompong, speedboat, motor tempel, dan kapal kecil antar pulau.
Ia juga menjelaskan bahwa format surat rekomendasi maupun kuota BBM yang diberikan kepada pemohon mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Baca Juga: SPMB 2026 Resmi Dibuka, SMA dan SMK Negeri di Batam Siapkan 18.228 Kursi untuk Siswa Baru
"Dishub tidak menentukan kuota maupun membuat format surat sendiri. Semua sudah diatur dalam ketentuan BPH Migas," ujarnya.
